FOKUS :

Kapenrem 143 Kendari: Ruslan Buton Statusnya Sudah Dipecat Dari TNI AD

Kepala Penerangan Komando Resimen (Kapenrem) 143/Kendari, Mayor Sumarsono. (foto: sugawa.id)   Sugawa.id – Kepala Penerangan Komando Resimen (Kapenrem) 143/Kendari, Mayor...

Fa_Banner CORONA

Ini Pentingnya Sistem Pencegahan Korupsi

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Di bawah nakhoda Firli Bahuri, kinerja KPK ke depan diyakini lebih baik. Optimisme itu disampaikan pengamat komunikasi Emrus Sihombing. Dia mengakui, ada perbedaan titik tekan KPK di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo, periode 2015-2019, dengan saat ini, periode 2019-2023. ’’ Era Agus itu operasi tangkap tangan (OTT) menonjol. Sedangkan Firli dan lainnya yang baru dilantik, seperti disampaikan saat fit and proper test adalah pencegahan. Titik tekannya, lebih cenderungnya, beda,’’ ujar doktor yang mengajar di Universitas Pelita Harapan tersebut kepada sugawa.id, Sabtu (21/12/2019).

Emrus mengapresiasi penindakan seperti melalui OTT. Hanya, sejauh ini dinilai kurang efektif memberantas korupsi. Sedangkan kalau pencegahan, uang negara belum sempat dimanfaatkan. ’’Uang negara tidak bocor. Menurut saya, karena OTT telah gagal melakukan pemberantasan korupsi, maka pimpinan KPK sekarang, lebih cenderung ke pencegahan,’’ imbuhnya.

Dijelaskan, secara kasat mata memang kalau tidak ada ada OTT dan tidak ada tersangka, hasil kerja pemberantasan korupsi tidak begitu terlihat. Hanya, perlu diingat bahwa dengan pencegahan, berapa banyak uang negara yang dapat terselamatkan. Oleh karena itu, ke depan, lanjutnya, bisa dibuat semacam role model atau sistem pencegahan. ’’Kalau pimpinan KPK titik tekan pencegahan, bikin roel model pencegahan korupsi. Dari penyelidikan dan penyidikan selama ini bisa dijadikan role model pencegahan. Kalau fokus itu, enam bulan bisa lahirkan role model atau sistem pencegahan,’’ jelasnya.

Sedangkan terkait UU KPK yang baru, secara objektif, Emrus mngatakan, ada unsur melemahkan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 saat ini sudah berlaku. ’’Di mana? Penyadapan minta izin dewan pengawas (Dewas). Itu melemahkan KPK sendiri. Dewas kan kolektif kolegial, sepakat dan tidak sepakat, tentu butuh waktu. Nah, ini bisa mengganggu,’’ ungkapnya.

Namun, Emrus melanjutkan, hal itu sebenarnya bisa dicarikan solusi. Di antaranya, ketika proses minta izin, dibuat aturan Dewas berada di satu tempat secara bersama dan waktu mengambil keputusan dibatasi, tidak lama. ’’Dapat secepat mungkin. Selanjutnya bisa juga dikategorikan jenis korupsi yang harus izin dulu, apa saja. Ada diskresi. Tanpa menabrak undang-undang. Contoh, maukah Dewas memberikan semacam kewenangan untuk ketegori korupsi jenis tertentu, bisa langsung disadap, karena sudah dizinkan dengan bikin aturan di awal. Jenis korupsi berdasar bidangnya, bukan orangnya. Jadi tidak setiap kasus, minta izin. Kalau begitu, kapan kerjanya. Nah, jika ini dilakukan, tetap akan efektif,’’ tutupnya.

Sekadar diketahui, pimpinan baru KPK periode 2019-2023 di bawah nakhoda Firli Bahuri sudah dilantik. Firli Bahuri, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Alexander Marwata, dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Dari lima pimpinan itu, hanya Alexander Marwata yang muka lama. Dia terpilih kembali.
Mereka membaca sumpah jabatan di hadapan Jokowi. Selain melantik pimpinan KPK periode 2019-2023, Jokowi juga melantik Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas KPK terdiri atas Tumpak H Panggabean (ketua), Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Harjono, dan Syamsudin Haris. (tho)

Share :