FOKUS :

Mahfud MD Minta Aparat Usut Kasus Syekh Ali Jaber Secara Tuntas

Menko Polhukam Mahfud MD. (foto: terkini)   Sugawa.id – Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat baik aparat keamanan maupun intelijen...

1-min

Hukuman Mati Vs Pemberatan, Mana Lebih Rasional?

JAKARTA – Wacana hukuman mati terhadap koruptor terus bergulir. Berawal dari dialog Presiden Joko Widodo dengan siswa SMKN 57 Jakarta pada peringatan hari anti-korupsi, Senin (9/12/2019). Apakah hukuman mati ini memang rasional?

“Kenapa negara kita dalam mengatasi koruptor tidak terlalu tegas? Kenapa tidak berani seperti di negara maju, misalnya dihukum mati?” Pertanyaan tersebut diajukan oleh seorang siswa SMK Negeri 57 Jakarta bernama Harley Hermansyah kepada Presiden Jokowi di Hari Antikorupsi Sedunia pada Senin (9/12/2019).

Presiden Jokowi awalnya tertawa. Jokowi lalu menjelaskan bahwa undang-undang yang ada saat ini memang tidak mengatur hukuman mati bagi koruptor. “Ya, kalau di undang-undangnya memang ada yang korupsi dihukum mati, itu akan dilakukan. Tapi di UU tidak ada yang korupsi dihukum mati,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi kemudian menjelaskan bahwa saat ini pemerintah berupaya membangun sistem pencegahan terhadap praktik korupsi. “Agar pejabat-pejabat yang ada itu tidak bisa melakukan korupsi, agar baik semua, agar pagarnya itu bisa menghilangkan korupsi yang ada di negara kita,” ujar dia.

Kepada media seusai acara, Presiden Jokowi menyebutkan, aturan hukuman mati untuk koruptor bisa saja diterapkan untuk mencakup korupsi yang lebih luas, tak hanya sebatas yang sudah diatur di UU Tipikor saat ini.

Menurut dia, aturan yang ada dapat direvisi apabila memang ada kehendak yang kuat dari masyarakat. “Itu yang pertama kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU pidana tipikor, itu (bisa) dimasukkan,” kata Jokowi.

Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner Emrus Sihombing mengatakan, kehendak kuat ini bisa muncul secara natural, tetapi juga bisa dikonstruksi (dibentuk/diciptakan) oleh para elit, utamanya pemerintah bersama-sama DPR-RI. Sebab, dua lembaga negara ini merupakan representasi kehendak rakyat melalui Pemilu 2019 serta mempunyai sumber daya yang mampu mengkondisikannya.

“Jadi, Presiden dengan para menteri-menterinya bersama-sama DPR RI harus menggelorakan dengan berbagai teknik kemasan pesan komunikasi, misalnya dalam bentuk acara parodi para menteri bersama DPR RI yang dilakukan secara sistematis dan masif sehingga menimbulkan dorongan yang kuat dari rakyat agar hukuman mati bagi para koruptor sebagai tindakan yang pantas diterima oleh para pelaku korupsi,” katanya, Selasa (11/12/2019).

Namun, menurut Emrus, wacana hukuman mati bagi koruptor yang dilontarkan oleh Presiden dapat diurai dari dua sisi. Pertama, sebagai kegalauan Presiden terhadap perilaku koruptif yang tak kunjung berhenti hingga saat ini yang dilakukan oleh para elite negeri ini dari berbagai kalangan dan bidang kehidupan. Bahkan di kementerian urusan agama pun pernah terjadi perilaku koruptif. “Belum lagi yang memanfaatkan pengaruhnya seperti yang dilakukan oleh Dirut Garuda baru-baru ini,” katanya.

Untuk itu, jika kita ingin menangkap dan memanfaatkan peluang yang tidak pernah datang dua kali itu, sejatinya wacana Presiden ini harus disambut baik dan direalisasikan oleh semua kalangan masyarakat untuk membentuk opini publik bahwa hukuman mati kepada koruptor sangat wajar dan mendesak diwujudnyatakan.

Sebab, realitas menunjukan bahwa perilaku koruptif di Tanah Air sudah pada stadium membahayakan keuangan negara dan sekaligus mengancam keberadaan nilai Sila Kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena menumpuknya kekayaan bangsa ini pada segelintir orang saja. Jadi, jika hukuman mati koruptor sekadar wacana, sangat disayangkan di tengah maraknya perilaku koruptif di negeri ini.

Mungkinkah hukuman mati diwujudkan?

Emrus menjelaskan, hukuman mati bagi koruptor memang memungkinkan diberlakukan di Indonesia bila sudah diatur dalam suatu UU seperti yang terjadi pada kasus narkoba, perampokan, teroris, pencurian, dan kesusilaan.

“Persoalannya, mungkinkah pemerintah bersama DPR RI berhasil merumuskan UU hukuman mati terhadap koruptor di masa periode kedua pemerintahan Jokowi? ” kata Emrus. “Tentu jawabnya sangat sulit diwujudkan,” imbuhnya.

“Mengapa? Persoalannya sangat kompleks sekali. Namun, menurut saya setidaknya ada tiga hal yang bisa mengganjal memberlakukan hukuman mati bagi para koruptor,” papar Emrus.

Petama, trend dunia saat ini, utamanya negara maju yang lebih beradab menuju “kesepakatan” penghapusan hukuman mati.

Kedua, lembaga HAM internasional selalu memperjuangkan hak azasi manusia, terutama hak hidup seorang sebagai warga dunia, yang merupakan hak azasi paling mendasar setiap manusia. Sebab, kehidupan yang dimiliki seseorang bukanlah pemberian manusia terhadap manusia lainnya. Artinya, kehidupan seseorang jauh lebih berharga daripada tindakan yang dilakukannya sekalipun melanggar UU sebagai buatan manusia.

Ketiga, Pancasila sebagai dasar negara kita, bisa dilihat pada sila kedua yaitu keberadaban. Karena itu, Indonesia sangat menjungjung tinggi keadaban di semua hal, utamanya jaminan untuk hidup seseorang dari negara. Itulah salah satu hakekat nilai dari turunan Sila Kedua Pancasila yaitu, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Karena itu, Indonesia sejatinya bergerak naik keadabannya dari waktu ke waktu. Bangsa beradab harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri, tentu termasuk penghapusan hukuman mati.Untuk membangun keadaban itu, maka tingkat pendidikan, standar moral kemanusiaan, HAM, etika, kejujuran harus menjadi keutamaan dalam proses pembangunan dan perubahan yang terjadi di Indonesia.

“Lalu bagaimana memberi efek jera kepada pelaku korupsi agar tidak mengulangi perbuatannya dan sekaligus mendidik anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan korupsi?” katanya.

Dari aspek hukum dan sosiologi serta lebih rasional, maka perlu dilakukan hukuman tambahan (pemberatan) dengan kerja sosial bersih-bersih taman Monas dan halaman Istana selama setahun dengan mengenakan baju tahanan warna orange bertuliskan nama lengkap, modus korupsinya, dan jumlah kerugian negara dengan huruf warna putih. .

Kemudian menyita semua kekayaan milik keluarga inti (pemiskinan), serta mencabut hak politiknya minimal selama 20 tahun ke depan.

Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa aturan tentang hukuman mati bagi koruptor bisa diwujudkan, jika ada kehendak kuat dari masyarakat. Pernyataan ini bisa diterjemahkan sebagai lampu hijau untuk menyusun pasal ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi.

“Karena itu, teman-teman di DPR-RI dari semua fraksi sejatinya menyambut baik wacana yang dilontarkan oleh Presiden dengan memasukan pada revisi RUU Tindak Pidana Korupsi,” kata Emrus. “Dibuat saja, misalnya pada RUU tersebut, pasal yang menyebut, “Setiap WNI yang melakukan korupsi lebih satu miliar rupiah, mutlak dieksekusi mati,” imbuhnya.

Jika DPRI RI dalam kurun waktu tertentu, misalnya satu tahun, tidak menunjukan kehendak politik yang positif terhadap wacana hukuman mati koruptor, maka tidak ada salahnya Presiden melanjutkan wacana itu dengan mengatakan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang hukuman mati koruptor. Sebab, pemberian hukuman mati tersebut baik yang tertuang dalam bentuk UU atau Perppu sudah sangat dibutuhkan dan mendesak mengingat perilaku koruptif di tanah air hingga kini masih terus terjadi yang jelas-jelas mengancam keselamatan keuangan negara.

Kedua, wacana hukuman mati koruptor akan dimaknai oleh publik sebagai slogan semata bila pemerintah hanya sekadar mewacanakan. Pemerintah sama sekali belum tampak berinisiatif menyusun rancangan atau revisi UU yang memasukkan aturan soal hukuman mati bagi koruptor yang diusulkan kepada DPR-RI untuk dibahas bersama.

Bahkan terkesan wacana tersebut berhenti begitu saja tanpa wacana lanjutan akan mengeluarkan Perppu bila memang DPR-RI tidak memberi sinyal yang kuat untuk melahirkan UU hukuman mati bagi para koruptor. Dengan demikian, wacana hukuman mati koruptor, dipastikan akan “layu sebelum berkembang”. Hilang begitu saja, tanpa wujud. Hanya terdengar tanpa realisasi. “Jika hal ini terjadi, wacana itu hanya bagian catatan yang tertinggal di jejak digital saja. Sangat disayangkan,” kata Emrus

Hukuman Mati Vs Pemberatan

Apakah ada jalan lain untum memberi efek jera kepada pelaku korupsi agar tidak mengulangi perbuatannya dan sekaligus mendidik anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan korupsi?

Menrut Emrus, dari aspek hukum dan sosiologi serta lebih rasional, maka perlu dilakukan hukuman tambahan (pemberatan) dengan kerja sosial bersih-bersih taman Monas dan halaman Istana selama setahun dengan mengenakan baju tahanan warna oranye bertuliskan nama lengkap, modus korupsinya, dan jumlah kerugian negara dengan huruf warna putih. .

“Kemudian menyita semua kekayaan milik keluarga inti (pemiskinan), serta menjabut hak politiknya minimal selama 20 tahun ke depan,” kata Emrus. “Jadi, mana lebih rasional, hukuman mati atau pemberatan?” imbuhnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, dirinya sudah menyetujui hukuman mati untuk koruptor ini sejak lama. Terlebih lagi, apabila uang negara yang dikorupsi mencapai jumlah besar. “Iya itu (hukuman mati) tergantung hakim dan jaksa. Saya sejak dulu sudah setuju hukuman mati koruptor, karena itu merusak nadi, aliran darah sebuah bangsa, itu dirusak oleh koruptor,” kata Mahfud, Selasa (10/12/2019).

Kendati demikian, Mahfud menilai harus dilihat bentuk dan jumlah korupsinya. Apabila koruptor tersebut korupsi dalam jumlah yang besar karena rakus, maka dia pun setuju untuk menghukumnya dengan hukuman mati.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir menyatakan, penerapan hukuman mati bagi terpidana korupsi semestinya dipilah dan tidak boleh disamaratakan. Dia mencontohkan, bagi terpidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah, maka koruptor itu layak mendapat hukuman mati.
“Koruptor itu dipilah, koruptor yang merugikan negara triliunan itu sudah pantas dihukum mati,” kata Adies.

Menurut Adies, terpidana korupsi yang merugikan negara sekitar Rp 50 sampai Rp 100 juta sebaiknya tidak dihukum mati. “Kalau koruptor yang cuma 50 sampai 100 juta ngapain dihukum mati, kasihan juga kan dia masih bisa bertobat, ya. Allah saja bisa memaafkan, apalagi manusia,” ujarnya.

Tak Setuju

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju menilai, hukuman mati tak akan efektif untuk menimbulkan efek jera. Ia mencontohkan negara-negara yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Nyatanya angka korupsi di sana masih tetap tinggi, salah satunya China. Untuk itu, upaya yang berbentuk pencegahan dinilai lebih efektif untuk mengatasi korupsi.

“ICJR memandang bahwa pemberantasan korupsi akan jauh lebih efektif jika memaksimalkan langkah-langkah pencegahan melalui perbaikan sistem pemerintahan dan penegakan hukum agar memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi,” kata Anggara dikutip dari Kompas.com, Selasa (10/12/2019).

Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti juga tidak setuju pemberlakuan hukuman mati. Menurut dia, ada cara yang lebih efektif untuk menimbulkan rasa jera daripada sekadar diberi hukuman mati.

“Efek jera seharusnya bisa diberikan tanpa memberikan hukuman mati, tapi memberikan sanksi yang lebih baik, misalnya perampasan aset,” kata dia.

Bivitri menilai, hukuman mengenai perampasan aset ini belum dilakukan dengan optimal. “Misalnya (dihukum) tujuh tahun terus keluar dari penjara, keluarganya bisa aja masih menikmati (hasil korupsi), asetnya kan tersebar di mana-mana,” ujar Bivitri. (TIM SUGAWA)

Share :