FOKUS :

Heboh Pembebasan Bersyarat Napi Eks Tipikor, Ini Loh Aturan Hukumnya

Kabag Humas dan Protokol Dirjen Pas, Rika Apriant. (foto: sugawa.id)   Sugawa.id – Sejumlah narapidana eks kasus tindak pidana korupsi...

BACK_BANNER_DOG

BPN Jakbar Angkat Bicara Kasus Mafia Tanah Keluarga Nirina Zubir

mafia tanah

Sri Pranoto kepala BPN Jakarta Barat. (foto: sugawa.id)

 

Sugawa.id – Kasus mafia tanah yang menimpa artis Nirina Zubir terus bergulir. Lima orang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus penggelapan aset senilai Rp 17 miliar milik orangtua Nirina Zubir tersebut.

Tiga orang diantaranya kini sudah ditahan oleh polisi usai ditetapkan tersangka. Mereka adalah mantan Asisten Rumah Tangga (ART) Riri Khasmita dan suaminya Endrinto, serta seorang notaris bernama Farida yang berkantor di Kota Tangerang.

Sementara dua orang lainnya yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka meski belum ditahan. Keduanya adalah Ina Rosaina dan Edwin Ridwan yang berperan sebagai notaris dijadwalkan akan diperiksa oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin (22/11/2021) pekan depan.

Adapun lokasi lahan milik ibunda Nirina Zubir yang dijual para pelaku berlokasi di wilayah Jakarta Barat.

Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Jakarta Barat, Sri Pranoto menjelaskan, dalam kasus mafia tanah yang menimpa keluarga artis Nirina Zubir, BPN tidak terlibat dalam transaksi pembuatan akta jual beli (AJB) yang dilakukan oleh notaris.

”Untuk transaksi jual beli kan dilakukan antar pihak, yaitu, antara penjual dan pembeli di kantor notaris. Jadi itu bukan menjadi kewenangan dari ATR/BPN (Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional),” ujar Sri Pranoto kepada SUGAWA, Sabtu (20/11/2021).

Menurut Pranoto yang sebelumnya menjabat Kepala BPN Kota Tangerang ini, yang paling penting di kasus yang menimpa keluarga artis Nirina Zubir dapat diambil hikmah dan pelajaran, bahwa PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam membuat akta jual beli harus sesuai ketentuan yang berlaku.

”PPAT dalam membuat AJB harus sesuai dengan ketentuan untuk menghindari adanya pemalsuan. Jadi harus sesuai aturan yang berlaku,” cetusnya.

Ketentuan yang dimaksud adalah, para penjual dan pembeli harus menghadap langsung ke PPAT, dan transaksi dilakukan dihadapan PPAT, tunai dan terang. Lalu, pajak-pajak yang menjadi kewajiban kedua belah pihak juga harus terbayarkan ke negara. ”Jadi penandatanganan AJB itu harus menghadirkan kedua belah pihak dan dilakukan dihadapan PPAT,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa Toto ini meminta kepada masyarakat agar mengurus sendiri surat tanah mereka langsung ke kantor BPN.” Apabila mau melakukan jual beli agar lebih hati hati, agar dicek dulu obyek dan subyek yang akan dijual.Jika ragu, bisa menanyakan juga ke kantor Pertanahan untuk mendapatkan informasinya,” tuturnya.

Selain itu, untuk meghindari penyerobotan dan aksi mafia tanah, agar tanah dimanfaatkan dan digunakan dan dipasang tanda batas.”Hati hati dalam memilih PPAT dalam melakukan transaksi, agar dipastikan penjual dan pembeli hadir dihadapan PPAT,” imbaunya.

Terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada oknum notaris yang terlibat dalam kasus mafia tanah tersebut, BPN Jakarta Barat akan mengusulkan kepada MPD (Majelis Pengawas Daerah) notaris wilayah dan pusat untuk dijatuhkan sanksi tegas.”Sanksi terhadap PPAT nanti pastinya sesuai kode etik dan akan diusulkan ke MPD wilayah dan pusat,” tukasnya juga.

Sementara kepala BPN Kota Tangerang, Mujahidin yang dikonfirmasi membenarkan,Farida oknum notaris yang diduga terlibat dalam kasus mafia tanah yang menimpa keluarga aktris Nirina Zubir berkantor di Kota Tangerang.” Betul,ibu Farida itu notaris yang berkantor di Kota Tangerang,” jelas Mujahidin singkat (yas)

Share :