FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

Aksi menuntut pengesahan RUU PKS di depan gedung DPR RI, Jakarta, September 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini masih terkatung-katung.

Aktivis perempuan dan Ketua Indonesian Feminist Lawyers Club (IFLC) Nur Setia Alam menilai RUU PKS masih “kalah seksi” dengan undang-undang Cipta Kerja. Karena meski banyak mendapat protes dari sejumlah kalangan, UU Cipta Kerja tetap dilegislasi, sementara RUU PKS belum jelas nasibnya.

“Sejak mulai dibahas tahun 2014 hingga saat ini, RUU PKS belum juga disahkan. Karena itu Komnas HAM dan sejumlah aktivis perempuan, termasuk IFLC berharap RUU PKS  masuk pada prolegnas 2021,” kata Nur, Jumat (9/10/2020).

Advokat senior ini menyatakan RUU PKS mungkin dianggap kurang seksi sehingga  mengalami 2 kali dilangkahi RUU lainnya dalam waktu dua tahun terakhir.

“Mungkin kurang seksi, sudah dua kali dilangkahi. Pertama tahun lalu dilangkahi UU KPK dan saat ini dilangkahi UU Omnibus Law Cipta Kerja. Ini menunjukkan keberpihakan legislatif dan eksekutif terhadap RUU PKS hampir tidak ada, padahal sejumlah aktivis perempuan sudah meminta agar RUU PKS segera disahkan agar diperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat khususnya bagi korban baik perempuan, anak maupun kaum disabilitas,” katanya.

Hal ini jauh berbeda dengan RUU KPK dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dalam proses menjadi UU begitu cepat dikerjakan oleh Anggota Dewan. “Jadi  terlihat sekali ada perbedaan mana UU Air Mata dan mana UU Mata Air,” katanya berseloroh.

Sebelumnya, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga telah mendesak Dewan Perwakilan Rakyat memasukkan RUU PKS Prolegnas tahun 2021, sebab kalau tidak, dikhawatirkan perjalanan RUU ini akan semakin lama dan daftar korban kekerasan seksual semakin panjang.

Berdasarkan Laporan Komnas Perempuan  jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di Indonesia memang terus menurun, tapi angkanya masih tinggi yakni mencapai  4.898 kasus pada tahun 2019. Sedangkan angka kekerasan terus meningkat dari 259.150 pada 2016 pada tahun 2019 melonjak jadi 431.471 kasus.

Dari data Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian PPPA menyebutkan dari 2 Maret sampai 25 April 2020 tercatat 277 perempuan menjadi korban kekerasan, dengan 184 di antaranya merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kondisi kekerasan ini terus meningkat  di tengah pandemi seperti saat ini. Jumlah kasus yang ada pun diperkirakan jauh lebih besar karena tidak dilaporkan.

“Sebenarnya kami menyayangkan adanya penundaan jadwal sidang paripurna untuk penetapan Prolegnas 2021 akibat percepatan masa sidang berkenaan dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang tidak partisipatif tersebut. Kami masih berharap RUU PKS dibahas pada masa sidang berikutnya yaitu November-Desember mendatang,” ujar Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, dalam konferensi pers, Selasa (6/10/2020).

Siti Aminah mengungkapkan dalam waktu satu bulan ini, Komnas akan berkonsolidasi dengan jaringan masyarakat sipil yang mengadvokasi RUU PKS. “Kami akan memperkuat konsolidasi bahwa RUU PKS ini adalah RUU pro penyintas, dan adanya RUU ini menjadi harapan bagi penyintas, keluarga penyintas, maupun pendamping yang terus memperjuangkan hingga hari ini,” ujarnya.

RUU PKS diusulkan sejak 2014 dan kemudian melalui proses panjang dialog dengan anggota DPR, akhirnya masuk Prolegnas 2020. Akan tetapi Badan Legislasi DPR RI, Menkumham Yasonna Laoly, dan Panitia Perancang UU DPR RI pada awal Juli lalu sepakat mengurangi 16 rancangan undang-undang dari Prolegnas Prioritas 2020. Keenam belas rancangan yang disingkirkan tersebut termasuk RUU PKS ini.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Atgas mengaku mendapat surat pengusulan pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas dari Komisi VIII DPR RI. “Soal dikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas karena ada surat dari Komisi VIII DPR RI. Alasannya karena masih menunggu RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait dari sisi penjatuhan sanksi,” kata Supratman.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan komisinya sudah mengirim surat ke Baleg DPR RI sejak Maret lalu. Pihaknya mengusulkan pencabutan dua RUU (salah satunya RUU PKS) dari Prolegnas Prioritas 2020. “Kami menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, karena pembahasannya agak sulit,” kata Marwan akhir Juni lalu.(wib)

Foto : (Tempo)

Share :