FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Perlunya Optimalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19

Diskusi Empat Pilar di Media Center gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2020). (sugawa.id)

 

Sugawa.id — Faktor penurunan ekonomi disebabkan karena penurunan daya beli. Untuk mengatasi perlu adanya peningkatan aktivitas dunia usaha.

Rektor Universitas Paramadina Prof Firmanzah menuturkan, UMKM mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi.

Kontribusi terhadap PDB mencapai lebih dari 60 persen. Sektor ini juga mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Firmanzah mengatakan, bahwa model perekonomian Indonesia berbeda dengan model perekonomian yang berkembang di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Di negara-negara itu, model perekonomiannya adalah orientasi ekspor.

Sedang model perekonomian yang ada di Indonesia berupa perekonomian kerumunan.

Model perekonomian seperti ini, yakni 99 persen adalah UMKM. UMKM menjadi penopang perekonomian.

Perekonomian tumbuh atau tidak, tergantung sektor tersebut. Meski demikian, model perekonomian seperti ini memiliki sisi positif dan negatif.

“Ekonomi kerumunan itu kalau satu gulung tikar masih banyak yang lain yang masih menopang,” ujar dalam Diskusi Empat Pilar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2020).

Berbeda dengan ekonomi yang berbasis konglomerasi. Satu konglomerasi gagal akan berpengaruh pada ekonomi yang lain seperti yang terjadi pada tahun 1998 lalu.

Untuk optimalisasi UMKM, menurut Firmanzah, harus ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Firmanzah, yakni dengan memberikan stimulus. Dana yang sudah dianggarkan harus segera direalisasikan. Lalu, stimulus yang ada harus tepat sasaran dan harus kontekstual artinya ada daerah-daerah di mana populasi UMKM-nya perlu menjadi fokus dari kebijakan stimulus.

“Jangan sampai salah sasaran,” ujarnya.

Dari model perekonomian kerumunan, Firmanzah mencontohkan negara Aljazair. Pada tahun 1998, negara itu memformalkan ekonomi kerumunan. “Agar ekonomi kerumunan bisa terstruktur, caranya adalah formalisasi dunia usaha,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Dr. Rully Indrawan menyebutkan, UMKM sering dianggap sebagai pahlawan di saat krisis ekonomi. Padahal di berbagai negara termasuk di negara maju seperti Jepang, Amerika, dan Singapura, sektor ini memiliki kontribusi yang besar dan sangat signifikan.

“Namun begitu krisis selesai, UMKM dilupakan,” tuturnya.

Membedakan UMKM di antara negara maju dan berkembang menurut Rully hanya pada standar dan klasifikasinya. Kalau di Indonesia UMKM standarnya di bawah Rp 50 juta,” ujarnya. “Di Jepang batasnya lebih tinggi dari itu,” ujarnya. (nsa)

 

Share :