FOKUS :

Ketika Edhy “Tersandung” Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster. Dalam kasus...

1-min

Mendag Pimpin Pemusnahan Garam Himalaya dan 3.000 Botol Minuman Alkohol

Pemusnahan garam himalaya dan minuman alkohol di Balai Pengawasan Tertib Niaga, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (22/7/2020). Foto: dok kemendag

 

Sugawa.id – Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) memusnahkan 2,5 ton garam himalaya dan 3.000 botol minuman beralkohol yang melanggar ketentuan.

Kementerian Perdagangan mengizinkan garam himalaya untuk industri. Namun, ada yang menjual garam tersebut ke konsumen langsung. Garam himalaya yang dijual langsung ke konsumen itu tidak melalui proses Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pemusnahan barang-barang hasil pengawasan tersebut berlangsung di Balai Pengawasan Tertib Niaga, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (22/7/2020).

“Hari ini kami memusnahkan sekitar 2,5 ton garam himalaya yang melanggar ketentuan izin dan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta sekitar 3.000 botol minuman beralkohol yang melanggar ketentuan distribusi,” kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

Agus Suparmanto menambahkan melalui kegiatan pengawasan yang rutin dilakukan, Kementerian Perdagangan menemukan perdagangan garam himalaya yang dijual bebas di ritel modern dan toko daring sebagai garam konsumsi. Padahal garam jenis ini diperuntukkan sebagai bahan baku industri.

“Kementerian Perdagangan belum pernah menerbitkan izin impor garam himalaya untuk konsumsi, apalagi garam tersebut kemudian dijual sebagai garam konsumsi tanpa dilengkapi SNI,” kata Agus Suparmanto.

“Karena itu, garam himalaya tersebut kami tarik dari peredaran untuk dimusnahkan. Sedangkan, terhadap pelaku usahanya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan,” imbuh Mendag.

Kemendag menegaskan, produk garam dapat menjadi garam konsumsi jika memenuhi ketentuan SNI yang telah diwajibkan untuk garam konsumsi.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemusnahan minuman beralkohol. Berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan pelanggaran distribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019.

“Terhadap pelanggaran tersebut, kami telah memberikan sanksi administratif dari mulai teguran tertulis, penarikan dan/atau pemusnahan barang sampai dengan rekomendasi pencabutan izin usaha minuman beralkohol,” ujar Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono.

Veri Anggrijono menambahkan, Kemendag memastikan selalu meningkatkan koordinasi dan sinergisitas pengawasan dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, serta Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan agar hal seperti ini tidak terjadi.

Dengan diselenggarakannya kegiatan pemusnahan tersebut, Veri Anggrijono muncul efek jera pada pelaku usaha yang tidak taat ketentuan dan memberikan contoh kepada pelaku usaha lain agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan.

“Kami akan tegas dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada kompromi bagi pelaku usaha yang tidak taat atau menyalahgunakan aturan. Bila ditemukan pelanggaran, kami akan tindak sesuai ketentuan, bahkan akan kami kenakan sanksi pidana,” imbuh Direktur Tertib Niaga Sihard Hadjopan Pohan.

Untuk meningkatkan upaya perlindungan konsumen di seluruh Indonesia dan memperlancar pelaksanaan kegiatan pengawasan di daerah, Kementerian Perdagangan saat ini telah memiliki Balai Pengawasan Tertib Niaga yang berada di empat kota besar yaitu Medan, Surabaya, Makassar, dan Bekasi.

“Tujuan dibentuknya Balai Pengawasan tersebut adalah sebagai salah satu bentuk sinergi pelaksanaan kewenangan antara Kementerian Perdagangan dan daerah. Sinergi tersebut dalam rangka perlindungan konsumen di seluruh Indonesia, serta diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan pengawasan di daerah,” kata Veri Anggrijono. (gas)

Share :