FOKUS :

Selama Pandemi Covid-19, Gugatan Cerai di Depok Lebih Banyak

Pengadilan Agama (PA) Kota Depok, Jawa Barat. (foto: sugawa.id)   Sugawa.id – Pandemi Covid-19 tampaknya bukan hanya mempengaruhi perekonomian. Namun,...

BACK_BANNER_DOG

Gubernur Ajukan Raperda Penambahan Penyertaan Modal Bank Banten

Gubernur Bank Banten

Gubernur Banten Wahidin Halim menyerahkan Raperda Penyertaan Modal Bank Banten pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten. (Humas Pemprov Banten untuk Sugawa.id)

Sugawa.id– Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyampaikan akan melakukan konversi atas dana yang tertahan sebagai penambahan penyertaan modal. Hal itu dilakukan sesuai hasil telekonferensi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Direksi dan Komisaris Bank Banten, Direktur PT BGD, Pemprov Banten, serta koordinasi intensif dengan OJK, Pemerintah Provinsi Banten.

“Perlu diambil langkah-langkah strategis dan konkrit dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan,” ujar Gubernur Banten dalam Rapat Paripurna DPRD terkait Raperda Penyertaan Modal Bank Banten yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni, Sabtu, (11/7/2020).

Dijelaskan, kondisi Bank Banten saat ini ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus oleh OJK. “Persoalan mendasar yang dialami oleh Bank Banten adalah krisis likuiditas,” tambah Gubernur Banten.

Dikatakan, Bank Banten perlu modal Rp 2,9 triliun sejak 2018. Bahkan OJK menyarankan penyertaan modal sebesar Rp 3 triliun untuk menjadikan Bank Banten sehat. Gubernur Banten juga berusaha menjalin kesepakatan dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan CT Corporation dalam hal ini Bank Mega dalam upaya menyehatkan Bank Banten. Namun kedua upaya itu tidak mencapai kesepakatan.

Gubernur Banten juga mengaku meminta dan mendapat dukungan serta jaminan berbagai pihak atas langkah konversi dana Pemprov Banten yang tertahan di Bank Banten sebagai penambahan penyertaan modal. Dukungan dan jaminan bahwa langkah dan kebijakan yang diambil nantinya tidak bermasalah secara hukum. “Bahwa pemerintah daerah dijamin dan diminta melakukan bantuan modal berupa penyertaan modal,” ungkapnya.

Ditambahkan, tambahan penyertaan modal dari Pemprov Banten sebesar Rp 1,5 triliun. Sementara yang Rp 400 miliar diharapkan datang dari masyarakat. “Kalau tidak, bank ini dihapus,” ungkap Gubernur Banten.

Terpisah usai sidang paripurna, Wagub Andika Hazrumy menegaskan, setelah penambahan penyertaan modal, Bank Banten harus sehat agar keluar dari permasalahannya. “Setelah proses pembahasan berjalan, nanti baru ada gambaran konkritnya,” ungkap Andika menanggapi pertanyaan soal tambahan modal bagi Bank Banten dari masyarakat.(wib)

Share :