FOKUS :

Ketika Edhy “Tersandung” Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster. Dalam kasus...

1-min

Ditjen Pajak Tidak Memiliki Akses Langsung ke Data Nasabah Pegadaian

gadai

Penandatanganan MoU integrasi data perpajakan antara Direktorat Jenderal Pajak dan PT Pegadaian di Jakarta, Rabu (18/11/2020). foto: pegadaian.co.id

 

Sugawa.id — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan PT Pegadaian (Persero) telah melakukan integrasi data perpajakan tahap dua. Penandatanganan nota kesepahaman (MOU) integrasi tahap II tersebut dilaksanakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2020).

Integrasi ini tidak berpengaruh ke data nasabah Pegadaian. Humas Pegadaian, Basuki Tri Andayani menegaskan, data nasabah Pegadaian tetap aman pasca integrasi data perpajakan tahap dua antara PT Pegadaian dan Direktorat Jenderal Pajak.

“Data keuangan dan transaksi perpajakan nasabah tetap terjaga dengan aman,” ungkap Basuki Tri Andayani dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2020).

Integrasi yang dilakukan Pegadaian dan DJP tersebut hanya menyangkut data perpajakan perusahaan atau vendor yang melaksanakan proyek berdasarkan Surat Perintah Kerja dari Pegadaian.

Pajak yang timbul dari penghasilan atas pelaksanakan pekerjaan tersebut, baik berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun pajak lainnya langsung dipotong oleh Pegadaian selaku wajib pungut/wajib potong pungut.

“Integrasi yang dilakukan dengan DJP yaitu implementasi pelaksanaan e-faktur dan e-bupot, serta transaksi keuangan yang merupakan objek pajak,” papar Basuki.

E-faktur adalah faktur yang dibuat melalui aplikasi atau sistem yang berbasis elektronik, sedangkan e-bupot (bukti potong elektronik) adalah bukti pemotongan yang dibuat secara digital.

Integrasi data perpajakan tersebut juga mencakup sinkronisasi ketentuan perpajakan, jenis pajak yang dipungut, serta mata anggaran yang berlaku di Pegadaian. Hal ini bermanfaat untuk memastikan kesesuaian antara ketentuan perpajakan, dengan praktek yang telah dilaksanakan di Pegadaian.

“Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan data perpajakan atau transaksi keuangan nasabah yang memanfaatkan produk atau layanan Pegadaian,” kata Basuki.

Oleh karena itu, Basuki mengimbau nasabah untuk tidak khawatir bertransaksi dengan Pegadaian. Ia memastikan, pihaknya selalu berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan yang aman, cepat, dan murah.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama menegaskan, pihaknya tidak memiliki akses langsung kepada data nasabah Pegadaian.

Menurut Hestu, dalam program integrasi data perpajakan dengan wajib pajak BUMN, DJP mendapatkan akses terhadap data wajib pajak dan data transaksi wajib pajak dengan pihak ketiga. Data transaksi pihak ketiga adalah data lawan transaksi, yaitu rekanan wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari transaksinya dengan wajib pajak.

Menurutnya, data tersebut akan dimanfaatkan oleh DJP untuk melakukan pembinaan dan memastikan bahwa kewajiban perpajakan rekanan tersebut telah dilaksanakan dengan benar. “Oleh karena itu, ditegaskan bahwa DJP tidak memiliki akses langsung terhadap data nasabah Pegadaian,” kata Hestu. (gas)

Share :