FOKUS :

Ketika Edhy “Tersandung” Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster. Dalam kasus...

1-min

Dapat Talangan Dana SMI, Pemprov Banten Prioritaskan Pemulihan Ekonomi

MoU Pemprov SMI ok

Pemprov Banten dan PT SMI sepakati MoU pembiayaan daerah. (dok : Humas Pemprov Banten)

Sugawa.id – Pemprov Banten melakukan kerja sama Pembiayaan Daerah untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di wilayahnya. Kerja sama ini sebagai salah satu upaya Pemprov Banten mencapai target RKPD Perubahan 2020. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero Edwin Syahruzad.

“Pinjaman bantuan keuangan akan dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif dan pemulihan ekonomi di Provinsi Banten,” ujar Gubernur Banten Wahidin Halim, Senin, (3/8/2020).

Dikatakan, sebagai daerah pemekaran, tingkat kemandirian daerah Provinsi Banten berada di posisi nomor dua. Demikian pula dengan pengelolaan pencegahan korupsi Pemprov Banten mendapatkan anugerah posisi ketiga dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Sesuai dengan tema RKP 2021, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan penekanan kepada prioritas nasional yaitu infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. Pemprov Banten menetapkan tema RKPD perubahan 2020 Provinsi Banten yaitu Pemulihan Ekonomi dan Sosial,” ungkap gubernur.

Dikatakan tema ini menjadi landasan untuk mencapai tema RKPD 2021 Provinsi Banten yaitu Akselerasi Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemantapan Infrastruktur. Untuk itu prioritas Provinsi Banten yang ketiga yaitu penguatan interkonektivitas melalui pembangunan infrastruktur menjadi sangat vital dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Dikatakan, dengan kondisi pertumbuhan ekonomi triwulan I Indonesia yang hanya tumbuh 2,97% dan Provinsi Banten hanya 3,09% dengan prediksi pertumbuhan 2020 ADB bahwa Indonesia hanya akan memasuki resesi atau pertumbuhan negatif 1%, tentunya pertumbuhan Provinsi Banten diprediksi juga akan negatif. Maka diperlukan upaya luar biasa agar kita tidak memasuki resesi.

“Momentum pertemuan Presiden Joko Widodo dengan kepala daerah seluruh Indonesia pada tanggal 15 juli 2020 di Bogor di mana disampaikan mengenai skema pemulihan ekonomi nasional dan daerah menjadi tonggak penting bagi daerah untuk bertahan dari resesi,” jelas Wahidin.

Pemerintah Provinsi Banten, lanjutnya, berkepentingan untuk menyambut skema pemulihan ekonomi nasional yang bertumpu pada program pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ketahanan pangan sebagai upaya strategis untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional yang berdampak pada peningkatan daya beli. Program ini juga sebagai wujud dukungan daerah dalam pelaksanaan realisasi proyek strategis nasional di Provinsi Banten.

“Pelaksanaan program diharapkan bisa memungkinkan bagi Pemprov Banten untuk mencegah Banten masuk ke dalam resesi dan memastikan target RKPD Perubahan 2020 Provinsi Banten terkait LPE bisa mencapai 1,5% dan IPM bisa 72,80 dengan kondisi jalan dan jembatan mantap mencapai 100%, dan unit sekolah baru yang terbangun 4 unit,” paparnya.

Dikatakan, rencana pembiayaan yang akan diajukan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ketahanan pangan serta memastikan target RKPD 2021 Provinsi Banten terkait LPE pulih sehingga bisa mencapai 5,2% dan IPM bisa 73,30 dengan kondisi jalan yang sesuai spesifikasi teknis mencapai 71,3%, kondisi jalan dan jembatan mantap mencapai 100%, penyelesaian jalan baru provinsi 100% dan unit sekolah baru yang terbangun 29 unit.

“Kebutuhan pinjaman daerah skema pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp 4.121.286.306.510,00 (empat triliun seratus dua puluh satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam ribu lima ratus sepuluh rupiah), jangka waktu pinjaman selama 10 (sepuluh) tahun dengan masa tenggang 24 (dua puluh empat) bulan,” pungkas Gubernur Banten

Sebagai informasi, Pemprov Banten merupakan pemerintah daerah ketiga, setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang mendapat pinjaman program PEN Daerah yang disalurkan melalui PT SMI. (wib)

Share :