FOKUS :

Ketika Edhy “Tersandung” Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster. Dalam kasus...

1-min

APBD Banten 2021 Difokuskan Pada Recovery Ekonomi

WH Serahkan RAPBD ok

Gubernur Banten Wahidin Halim (kiri) menyerahkan Nota Pengantar RAPBD Tahun Anggaran 2021. (Humas Pemprov Banten)

Sugawa.id – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menegaskan meski dalam kondisi pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Banten tetap akan membangun. Selain itu, APBD Banten di tahun 2021 akan difokuskan pada Recovery Ekonomi.

“Kondisi perekonomian tahun 2021 diperkirakan masih dibayangi oleh pandemi Covid-19. Namun demikian kita harus optimis dapat pulih dan tumbuh positif seperti sebelum pandemi. Oleh karena itu, upaya sungguh-sungguh mendorong pemulihan atau recovery ekonomi perlu menjadi perhatian. Itu agar tidak terjadi dampak yang lebih luas pada perekonomian nasional,” ujar Gubernur dalam sambutan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur mengenai Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021, Selasa, 27/10/2020).

Dikatakan, APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2021 diproyeksi mencapai Rp15,55 triliun. Dalam dokumen penganggaran itu, sejumlah program dicanangkan dalam rangka pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19.

Mantan Wali Kota Tangerang itu menuturkan, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tergambar dalam indikator makro pembangunan. Pada tahun 2021, Pemprov Banten menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di angka 73,30 poin. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada 5,20 persen. Persentase penduduk miskin dapat ditekan menjadi 5,20 persen. “Lalu untuk tingkat pengangguran terbuka sebesar 10,10 persen, tingkat inflasi stabil di angka 3,50 persen, dan indeks gini rasio sebesar 0,363 poin,” ungkapnya.

Dari isu startegis yang berkembang, lanjutnya, Pemprov Banten telah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 yaitu: Akselerasi Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemantapan Infrastruktur.

Dijelaskan Gubernur, prioritas pertama adalah terkait reformasi birokrasi melalui delapan pemantapan area perubahan. Terdiri atas: menajamen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem menajemen SDM, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Prioritas kedua, peningkatan daya saing perekonomian. Ketiga, penguatan interkoneksi melalui pembangunan infrastruktur. Lalu yang keempat, peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing melalui pembangunan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan life skill,” paparnya.

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu memaparkan, adapun komposisi rancangan APBD Provinsi Banten TA 2021 terdiri atas pendapatan daerah yang ditarget senilai Rp11,30 triliun. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp6,92 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp4,38 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah senilai Rp6,20 miliar. Sementara untuk belanja daerah berada pada besaran Rp15,55 triliun, terdiri dari belanja operasi senilai Rp7,47 triliun, belanja modal Rp5,40 triliun, belanja tak terduga Rp84,69 miliar, dan belanja transfer Rp2,59 triliun.

“Untuk pembiayaan, penerimaan pembiayaan sebesar Rp4,26 triliun. Terdiri atas sisa lebih penggunaan anggaran Rp134,17 miliar dan penerimaan pinjaman daerah Rp4,13 triliun. Pengeluaran pembiayaan, berupa penyertaan modal daerah sebesar Rp20 miliar,” tuturnya.

Secara garis besar, lanjut Gubernur, postur rancangan APBD Provinsi Banten TA 2021 adalah pendapatan daerah Rp 11,30 triliun dan belanja daerah Rp15,55 triliun. Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp4,24 triliun. “Defisit tersebut ditutup dari silpa tahun sebelumnya dan pinjaman daerah sebesar Rp4,68 triliun. Pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal BUMD Rp20 miliar. Sehingga silpa tahun berkenaan Rp0,” ujarnya.

Pimpinan sidang paripurna DPRD Provinsi Banten, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim mengatakan, nota pengantar yang disampaikan oleh Gubernur selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh fraksi-fraksi untuk menyusun pemandangan umumnya.(wib)

Share :