FOKUS :

Ketika Edhy “Tersandung” Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster. Dalam kasus...

1-min

Warga Kebun Kopi Pengasinan Sebut Villa Rizki Berdiri di Tanah Garapan SK-KINAG

berita sengketa Rifki ok

Lokasi Perumahan Villa Rizki yang digugat di PN Depok (Sugawa.id)

Sugawa.id – Warga Kebun Kopi Pengasinan, Sawangan, Kota Depok menyebutkan obyek tanah yang tengah bersengketa di Pengadilan Negeri (PN) Depok dengan Nomor Perkara 67/Pdt.G/2020/PN Dpk bukanlah tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 38, 39, dan 1018 milik Ibrahim Marta Legawa. Obyek tersebut merupakan tanah SK-KINAG seluas 13,5 hektare yang digarap oleh warga Bulak Ceger, Pengasinan.

Mantan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pengasinan periode 2013-2016 Syarif mengatakan, bahwa pada tahun 1960-an, obyek tanah yang disengketakan itu merupakan bekas perkebunan yang pernah dibayarkan retribusinya ke negara oleh CV Pager Jaya. Ada juga beberapa bidang tanah termasuk tanah garapan Bulak Ceger yang kini menjadi obyek sengketa di PN Depok. 

“Cuma di tahun 1972, timbul sertifikat SHM dengan Nomor 38, 39, 1018 atas nama Ibrahim Marta Legawa yang mana warkahnya tidak jelas. Di salah satu sertifikat itu ada warkah atas nama Satra bin Gentrong. Itu C nya pun adat. Jadi kenapa C adat diletakkan di lokasi tanah garapan? Tanah itu kurang lebih seluas 20 hektare untuk dua kelurahan di Pengasinan dan Duren Mekar. Namun yang digugat hanya yang di Kelurahan Pengasinan karena sewaktu membangun atau memulai pergerakannya di Kelurahan Pengasinan termasuk BPN pun hanya mengeluarkan surat untuk yang di Kelurahan Pengasinan,” kata Syarif, Selasa (10/11/2020).

Syarif menegaskan, warkah Satra bin Gentong yang masuk dalam salah satu sertifikat merupakan tanah adat termasuk rumah miliknya. Mengingat, dirinya merupakan salah satu keluarga besar dari Satra bin Gentrong.  “Apabila pada saat itu pihak BPN Kota Depok melakukan pengukuran, pengembalian batas dan mengesahkan tiga SHM (38, 39, 1018), maka saya dan masyarakat beserta para ahli waris yang berdomisili di atas tanah adat atas dasar alas hak nama Satra bin Gentrong tidak akan bisa meningkatkan hak surat tanah kami ke SHM karena kami semua masih memiliki surat tanah yang berbentuk girik dan AJB yang dasarnya semua atas nama Satra bin Gentrong lantaran C atas nama Satra bin Gentrong tersebut namanya sudah dijadikan SHM di atas tanah garapan yang sekarang sudah menjadi Perumahan Villa Rizki Mustika Abadi,” ujarnya. 

Perihal perizinan yang pernah diajukan PT Rizki Mustika Abadi sewaktu dirinya masih menjabat Ketua LPM Pengasinan, dijelaskan Syarif, ketika itu pihak perusahaan hanya mengajukan perizinan cut and fill (meratakan tanah). Namun izin tersebut diduga digunakan untuk mengurus perizinan pembangunan Perumahan Villa Rizki.

“Mereka minta izin lokasi untuk cut and fill. Yang menyaksikan di situ bukan saya aja. Ada LPM, RT, RW dari Kelurahan Duren Mekar juga hadir dan menyaksikan. Saat itu, kita hanya disuruh mengurus izin cut and fill. Cuma, kenapa izin tersebut digunakan untuk izin keseluruhan bangunan. Waktu itu yang diobrolkan hanya izin cut and fill, tidak ada izin yang lain,” imbuhnya.

Kalau ada izin membangun, maka harus ada ukur dan gambar. Sementara gambar di sertifikatnya diduga tidak jelas asalnya dari mana. Sebab, gambar di sertifikatnya bukanlah gambar dari BPN Kota Depok.

Soal kerohiman yang diberikan PT Rizki Mustika Abadi kepada para penggarap Tumpang Sari, ia menerangkan, itu bukan kerohiman bagi 64 penggarap SK-KINAG. Sedangkan yang memberikan kerohiman kepada para penggarap SK-KINAG yakni H. Noorilahi selaku Direktur PT Pagar Kandang Sakti (PKS) dan koordinator penggarap SK-KINAG.

“Memang betul mereka sudah bayar kerohiman ke Tumpang Sari karena para penggarap punya tanaman. Apa yang mereka kerjakan yang semestinya sudah panen jadi digusur. Ada yang menerima Rp3 juta. Itu dilihat dari lamanya dia jadi penggarap Tumpang Sari. Di atas lima tahun, kerohiman Rp5 juta. Kalau di bawah lima tahun, dibayar Rp3 juta tapi untuk penggarap SK-KINAG belum sama sekali. Penggarap SK-KINAG cuma menerima kerohiman dari PT PKS, tidak ada yang lain,” tuturnya.

Oleh sebab itu, dalam sengketa yang berlangsung di PN Depok para penggarap SK-KINAG menuntut haknya. Dari 64 orang penggarap itu luas tanah garapannya 17 hektare yang terbagi dua, di Kelurahan Pengasinan dan Duren Mekar. Dan di atas obyek tanah tersebut sudah berdiri perumahan Villa Riski Islami 2 begitu pula di atas tanah garapan di Kelurahan Duren Mekar.

Syarif menuturkan, mengenai para penggarap Tumpang Sari, tidak terdaftar di Buku SK-KINAG. Mereka hanya mencangkul dan punya tanaman di atas tanah garapan tersebut. Akan tetapi, mereka yang diberikan kerohiman oleh PT Rizki Mustika Abadi. Sementara, para penggarap SK-KINAG yang jelas terdaftar di Kantor Desa/Kelurahan dan di Kanwil Jawa Barat tidak dapat ganti rugi.

“Kalau di Kanwil Jawa Barat ada buku minot yang berisi daftar register seluruh nama-nama penggarap dari 64 orang. Semuanya terdaftar dan ada nomor registernya di situ dengan luas sekian masing-masing penggarap di buku minot. Peta rinciannya pun ada di Kanwil Jawa Barat. Nama-nama tersebut bilamana dicocokin ke letter C yang berlokasi di Pengasinan sama. Enggak ada yang beda. Meskipun ada SPH (surat pelepasan hak), SPH tersebut ditandatangani oleh Lurah dan itu pun teregister dan ada nomor registrasinya di Kantor Kelurahan tersebut. Secara resmi, Penggarap SK-KINAG yang terdaftar sedangkan Tumpang Sari tidak,” jelasnya.

Ia pun memaparkan bahwasanya di tanah garapan tidak ada jual beli, yang ada SPH ke Perusahaan bukan ke perorangan namun, tanah garapan Bulak Ceger bisa menjadi SHM atas nama Ibrahim Marta Legawa. Hal itu sangat disayangkan, mengingat tanah tersebut merupakan tanah garapan. Itu ada aturannya di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian.

“Itu kan tanah garapan SK-KINAG, jadi enggak bisa pakai nama perorangan. Harusnya atas nama perusahaan. Setelah pindah ke PT nantinya muncul sertifikat induk HGB, kemudian baru bisa dipecah-pecah ke perorangan. Masa orang BPN, orang Pengadilan enggak mengerti. Kan mereka pada sekolah, tahu tentang hukum. Kanwil saja mengiyakan. Kelurahan juga mengiyakan bahwa nama-nama penggarap SK-KINAG ada semua dan terdaftar serta ada registrasinya,” ucapnya.

Terkait perkara gugatan di PN Depok, ia berharap, gugatan PT PKS dikabulkan oleh majelis hakim yang memimpin persidangan. Mengingat, PT PKS yang diwakilkan H. Noorilahi turut mewakili hak para penggarap SK-KINAG Bulak Ceger, Pengasinan yang kini sudah beralih fungsi menjadi perumahan tetapi belum mendapatkan kerohiman dari PT. Rizki Mustika Abadi.

“PN Depok seharusnya tahu persis perkara ini. Jadi jangan mencoreng nama Pengadilan dengan obyek perkara yang disengketakan. Nanti nama pengadilan yang jelek. Kembalikanlah hak-hak orang yang benar, karena dengan menzolimi orang susah bahaya sampai akhirat. Duit nggak seberapa bisa dicari tapi kalau yang namanya suap menyuap itu dosa,” bebernya.

Maman (52), salah satu ahli waris dari Bening bin Midih selaku penggarap SK-KINAG mengakui, kalau dahulu orang tuanya pernah mendapat kerohiman dari CV Pager Jaya. Ia pun menyatakan, telah mendapatkan kerohiman atas SPH tanah garapan Bulak Ceger, Pengasinan, Sawangan dari H. Noorilahi selaku Direktur PT PKS.

“Dulu Bapa saya yang menggarap tanah tersebut. Berhubung beliau sudah meninggal tahun 1991 lalu saya yang meneruskan pekerjaan almarhum sebagai petani. Dulu Bapa saya pernah menerima kerohiman dari Pager Jaya. Kerohimannya sebesar Rp40 juta dari Bapa H. Noorilahi. Mengenai perkara gugatan di PN Depok, saya berharap agar haknya Pak H. Noorilahi bisa kembali karena Pak H. Noorilahi berjuang untuk para penggarap Pengasinan dan Duren Mekar. Saya tidak tahu kalau ada jual beli tanah garapan tersebut kepada Villa Rizki,” tukasnya. (ter)

Share :