FOKUS :

Selama PPKM Darurat, 1.722 Pelanggaran Terjadi di Kota Tangerang

Sekretaris Satpol PP Kota Tangerang, Agus Prasetya. (Foto: Ist)     Sugawa.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui jajaran Satpol...

BACK_BANNER_DOG

Vaksinasi Massal Para Guru di Banten Picu Kerumunan

Vaksin

Ilustrasi vaksinasi. (Foto: Instagram/@kemenkes_ri)

 

Sugawa.id – Vaksinasi massal yang dilakukan oleh Pemprov Banten terhadap ribuan guru SMA/SMK/SKh Negeri memicu terjadinya kerumunan yang berpontesi melanggar protokol kesehatan.

Hal itu terlihat ketika para guru mengikuti vaksinasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten, di Kota Serang, Jumat (26/2/2021). Para guru menunggu giliran divaksin dengan berkerumun tanpa memperhatikan sosial distancing dan physical distancing (jaga jarak).

Vaksinasi massal ketiga ini sasarannya adalah pelayan publik, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para guru SMA/SMK/SKh di bawah tanggung jawab Pemprov Banten.

Merespons adanya kerumunan saat vaksinasi tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, sebenarnya dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut sudah mengacu aturan yang telah ditentukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mulai dari petunjuk teknis sampai strategi percepatan penanganan vaksinasi.

Ati mengaku, pihaknya telah menentukan jadwal kedatangan dan pelaksanaan vaksinasi. Namun, pada saat pelaksanaanya peserta yang seharusnya menunggu di luar malah masuk ke lokasi sehingga kerumunan tak bisa terhindarkan.

Ati menjelaskan, skema kedua nanti dilakukan melalui kegiatan vaksinasi massal di institusi masing-masing dan vaksinasi massal bergerak.

“Vaksinasi tahap berikutnya dengan sasaran para pedagang,” ujarnya, Sabtu (27/2/2021).

Ati menjelaskan, vaksinasi massal di Pemprov Banten itu digelar sejak tanggal 24 hingga 27 Februari 2021 untuk pemberian dosis pertama dengan menyasar sebanyak 13.500 peserta. Per hari pihaknya menargetkan sebanyak 3.500 peserta

“Suntikan kedua 10-14 Maret. Guru yang divaksin adalah guru SMA/SMK/Skh milik pemerintah, ada 11 ribu PNS dan non PNS. Untuk guru SMP dan SD dilakukan di masing-masing kabupaten/kota,” katanya.

Ati mengungkapkan, hingga hari ini , pihaknya belum mendapat laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) massal tersebut. (dam)

Share :