FOKUS :

Ketika Edhy “Tersandung” Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster. Dalam kasus...

1-min

Tiga Pejabat ULP Kota Depok Diperiksa Kejari Terkait Tender Jalan Bermasalah

Kejari Depok okezone ok

Gedung Kejari Depok (Okezone)

Sugawa.id – Kejari Depok memeriksa tiga Pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Depok terkait dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok tahun 2020.

Kepala Subseksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Depok Adhiwisata Tappangan mengatakan, bahwa pemeriksaan terhadap tiga pejabat ULP Kota Depok yang diperiksa ialah Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 6 atas nama Dewi Ardiani, Wakil Ketua 1 Pokja 6 atas nama Iwan Setiawan Mediana, dan Wakil Ketua 2 Pokja 6 atas nama Sabastian Hardi.

Selain tiga pejabat ULP, ada seorang pemborong yang juga diperiksa atas nama Fresly Nainggolan. “Empat orang yang sudah diperiksa, yakni tiga pejabat ULP dan satu orang dari pemborong, kita masih terus mengembangkan kasus ini,” ujar Adhi, Rabu (4/11/2020).

Sebagai pejabat ULP yang melelangkan dan memenangkan pemborong, kata Adhi, keterangan ketiganya dianggap perlu untuk mengetahui perihal proses dan mekanisme pelelangan proyek peningkatan jalan di Jalan Boulevard Grand Depok City (GDC) sepanjang lima kilometer dengan lebar enam meter.

Adhi menuturkan, terhadap tiga pejabat ULP dan satu pemborong, penyidik memberikan masing-masing 11 pertanyaan. “Untuk tiga pejabat ULP ditanyakan seputar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai penyelenggara pelelangan proyek pemerintah dan lain-lain. Sedangkan kalau pemborong ditanyakan tugas fungsi dan tanggungjawabnya sebagai pekerja kontraktor,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan terhadap tiga pejabat ULP dan satu pemborong, kata Adhi, tetap memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19. “Pemeriksaannya tentu memperhatikan jarak aman antara tiga pejabat terperiksa dan satu pemborong terperiksa dengan penyidik yang sudah menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap serta tiga pejabat ULP terperiksa dan satu pemborong terperiksa wajib menggunakan masker dan selalu mencuci tangan dengan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan,” bebernya.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Depok Indah Lestari membenarkan kalau Kejari Depok telah memeriksa anggotanya dalam kasus peningkatan Jalan Boulevard Kompleks GDC. Namun Indah mengaku, hanya dua anggotanya yang diperiksa yakni Ketua Pokja BLP Kota Depok Dewi dan Iwan. “Ya, Dewi dan Iwan diperiksa Kejaksaan. Mereka diperiksa sebagai Pokja,” tuturnya.

Indah pun tak menjelaskan bidang mana yang memeriksa Dewi dan Iwan apakah Intelijen atau Pidsus. Ia hanya mengatakan dua anak buahnya diperiksa Kejari Depok.

Sementara salah seorang pemborong di Kota Depok berinisial PP menuturkan, kontrak pekerjaan proyek peningkatan jalan di Jalan Boulevard Kompleks GDC berlangsung selama 120 hari dan berakhir 28 Oktober 2020. Proyek peningkatan jalan yang memiliki panjang lima kilometer dan lebar enam meter tersebut menghabiskan dana APBD Kota Depok tahun 2020 sebesar Rp22,5 miliar dari pagu Rp25 miliar.  “Sayangnya, umur masih seusia jagung atau belum selesai perjanjian kontrak, proyek peningkatan jalan tersebut udah rusak,” singkatnya.(ter)

Share :