FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Terang-Terangan Dukung Idris, Bawaslu Akan Panggil Kepala BKSDM Depok

pilkada2020

Sugawa.id – Bawaslu Kota Depok akan segera memanggil Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Supian Suri. Musababnya, ASN diduga terlibat langsung mendukung pasangan calon (Paslon) nomor urut 2 Idris Abdul Shomad-Imam Budi Hartono. Apalagi PNS Pemkot Depok ini kedapatan ikut mengantarkan Idris bertemu mantan Wali Kota Depok Badrul Kamal untuk mendapatkan dukungan dalam Pilkada 2020.

Ketua Bawaslu Depok Luli Barlini mengatakan, jika pihaknya sedang menindaklanjuti laporan ketidaknetralan ASN tersebut. Jajarannya akan mengkaji kapasitas Supian Suri yang mengantarkan Idris Abdul Shomad untuk bersilahturahmi dan meminta restu kepada Badrul Kamal, beberapa waktu, lalu. Apalagi, kegiatan itu bukan merupakan kunjungan kedinasan.

“Kami sudah mendapatkan informasi dan laporan ini. Saat ini kami sedang mengkajinya secara internal, tentu yang bersangkutan akan kami panggil. Nanti, kami kabari setelah selesai pemanggilan ke yang bersangkutan,” katanya, saat ditemui di Kantor Bawaslu Depok, Rabu (30/9/2020).

Dijelaskan Leli, sebelum pemanggilan terhadap Kepala BKPSDM Depok dilakukan Bawaslu, pengumpulan bukti seperti rekaman video dan foto. Selanjutnya mengumpulkan keterangan dari terlapor dalam hal ini Supian Suri. Hal ini untuk membuktikan laporan dugaan ketidak netralan ASN yang mendukung salah satu paslon dalam pilkada serentak. “Bukti inilah yang akan kami gunakan untuk menjatuhkan sanksi. Tentu harus berkoordinasi dengan KASN. Semua harus kami buktikan, dan ini yang kami kerjakan,” paparnya.

Diakui Luli, ASN dilarang keras terlibat langsung dalam Pilkada. Mengingat hal ini diatur dalam beberapa regulasi. Yakni, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pilkada, selanjutnya oleh Peraturan Presiden (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS, serta PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, hingga Surat Menpan-RB No B/71/M.SM.00.00/2017 pada tanggal 27 Desember 2017 dan SE KASN No B-2900/KASN/11 2007 pada November 2017.

“Ada sanksi yang diberikan, mulai sanksi moral, dan administrasi berupa sanksi disiplin. Nah yang berhak menjatuhkan sanksi itu adalah KASN, kami hanya mengeluarkan rekom terhadap pelanggaran yang dilakukan ASN ini,” ucapnya

Menurutnya, dalam dasar hukum yang berlaku ASN dilarang untuk memasang spanduk promosi calon kepala daerah. Dan juga mengikuti deklarasi bakal calon kepala daerah. Luli menegaskan, surat panggilan terhadap Supian Suri telah dipersiapkan. Dan dalam waktu dekat akan segera dikirimkan. Pihaknya pun berharap ASN itu datang memberikan klarifikasi atas laporan dugaan ketidak netralan tersebut.

Kepala BKPSDM Depok Supian Suri membenarkan, jika dirinya ikut menemani Idris untuk bertemu mantan Wali Kota Depok pertama itu. Namun dirinya mengklaim, kehadirannya di kediaman Badrul Kamal itu dalam ramgka tugas kedinasan. Di mana dirinya mendampingi Wali Kota Depok untuk bersilahturahmi dengan Badrul Kamal.

“Benar itu saya yang memvideokan kegiatan Pak Kyai Idris. Beliau kan Wali Kota Depok dan dalam konteks itu saya harus menemaninya karena kunjungan kerja. Jadi tidak ada sangkut paut dengan pilkada,” ungkapnya.

Namum saat ditanya soal cutinya Idris saat melakukan pertemuan itu, Supian mengklaim, itu belum dilakukan Wali Kota. Artinya, tugasnya mendampungi kepala daerah berkunjung masih sah dalam rangka kedinasan. Karema itu dirinya pun siap memberikan klarifikasi kepada Bawaslu Depok terkait isu soal ketidak netralan ASN dalam Pilkada serentak tersebut.

Bantah Dukung Idris

Sementara mantan Wali Kota Depok Badrul Kamal merasa dijadikan alat propaganda oleh Idris saat dirinya bersilahturahmi dengan yang bersangkutan. “Saya sama sekali tidak memberikan dukungan ke beliau. Justru saya bingung kenapa mereka mengklaim seperti itu. Silahturahmi itu tidak perlu dipropaganda sebagai senjata politik,” katanya, Rabu (30/9/2020).

Lebih jauh, Badrul mengakui, kedatangan Idris ke kediamannya di Ciawi, Kabupaten Bogor pada Rabu (23/9/2020) lalu hanya untuk bersilahturahmi semata. Bahkan saat pertemuan itu dirinya hanya memberikan wejangan kepada Idris jika terpilih nanti harus memprioritaskan membangun infrastruktur jalan. Terlebih beragam persoalan yang menjadi sorotan belum dapat dituntaskan sejumlah kepala daerah yang memimpin.

“Wajar saya memberikan nasihat, sama sekali tidak ada pembahasan soal dukung mendukung. Selama ini siapa pun menemui saya untuk bersilaturahmi tentunya akan saya sambut baik. Toh ini kan ajang kumpul secara kekeluargaan, bukan membahas yang lain,” paparnya.

Badrul menyatakan dirinya tidak mengetahui jika namanya bakal dipropagandakan dan diklaim telah mendukung paslon yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. Apalagi saat berfoto bersama bersama Idris dengan menunjukkan dua jari tangannya itu dijadikan simbol kampanye ‘Salam Dua Periode atau Lanjutkan’ bagi paslon nomor dua itu.

“Saya benar-benar tidak tahu kalo jari tangan seperti itu adalah simbol propaganda politik mereka. Justru saya disuruh berfoto seperti itu ya ikut saja, karena tidak mengerti soal ini. Bingung lah kenapa ini dianggap mereka saya mendukung,” ucapnya. (Ndi)

Share :