FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Tangani Covid 19, Ridwan Kamil Berencana Berkantor di Depok 

WhatsApp Image 2020-04-25 at 15.10.50

Sugawa.id – Kembalinya Kota Depok masuk zona merah atau status resiko tinggi penularan Covid-19 membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berencana berkantor di Kota Depok. 

“Rencananya Pak Gubernur akan berkantor di Kota Depok untuk melakukan, memastikan penanganan Covid-19 di Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) berjalan dengan baik,” ujar Sekda Kota Depok Hardiono, Rabu (30/9/2020).

Hardiono menuturkan, pada pekan lalu Kota Depok sudah naik ke resiko sedang atau zona orange untuk tingkat penularan Covid-19. Namun, kini Kota Depok kembali ke status zona merah atau resiko tinggi.

“Pada Senin (28/9) kita sudah diumumkan oleh Satgas Covid-19 Pusat, Kota Depok zona merah bersama dengan Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, merah semua termasuk seluruh DKI. Jadi penyebaran Covid-19 di Jabodetabek hampir merata peningkatannya,” imbuhnya. 

Ia menyebutkan penanganan Covid-19 merupakan masalah lintas batas teritorial. Dengan demikian, penyelesaiannya pun tidak bisa dilakukan secara parsial.  “Pandemi Covid-19 adalah masalah lintas kabupaten/kota/provinsi. Saya rasa itu sudah seharusnya dan sudah menjadi tanggungjawab provinsi untuk dapat mengkoordinasikan urusan lintas kabupaten/kota di Bodebek dan mengkomunikasikan dengan DKI Jakarta dan Banten. Undang-undang sudah mengatur demikian terkait urusan-urusan pemerintah yang lintas daerah,” katanya. 

Selama menangani Covid-19, kata Hardiono, pihaknya berkoordinasi dengan wilayah lain di Bodebek dan DKI secara parsial. Oleh karena itu, menurutnya perlu ada simpul, seperti Satgas Penanganan Covid-19 Jabodetabek atau Bodebek. Pada awal kasus ini koordinasi dan evaluasi dilaksanakan cukup rutin oleh Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi, saat lonjakan kasus di Bodebek dalam dua bulan terakhir ini, koordinasi yang dilakukan Provinsi Jawa Barat sangat minim. 

Rencana Gubernur berkantor di Kota Depok, sambung dia, merupakan bentuk hadirnya provinsi dalam menangani Covid-19. “Jika info tersebut benar, menurut saya kehadiran provinsi di Bodebek adalah bentuk tanggung jawab seperti yang diamanatkan di Undang-Undang, dan itu yang memang kami tunggu selama ini,” tandasnya.

Perlu diketahui, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok dan Kantor Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok ditutup sementara lantaran ditemukan lima Pegawai Negeri Sipil (PNS) terpapar Covid-19. (ter)

Share :