Tak Sependapat dengan JPU, Mantan Bendahara Damkar Depok Divonis 3 Tahun Penjara

WhatsApp Image 2022-12-14 at 22.46.26

Suasana sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung  perkara mantan Bendahara Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok. (foto-foto: sugawa.id)

 

Sugawa.id – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung menyatakan tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum (JPU) dalam memutuskan perkara mantan Bendahara Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok, Acep. 

Majelis hakim yang diketuai Dodong Iman Rusdani dengan anggota Benny Eko Supriyadi dan Fernando dalam amar putusannya, menyatakan terdakwa Acep terbukti melanggar Pasal 8 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 KUHP.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Acep dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada tahanan, dengan perintah tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Acep sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan,” kata majelis hakim dalam sidang putusan, Rabu (14/12/2022).

Sebelumnya, di sidang tuntutan yang disampaikan JPU Dimas Praja Subroto menyatakan terdakwa Acep melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Acep dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Acep sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan,” kata Dimas.

“Menghukum terdakwa Acep untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.236.005.185,- (satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan,” sambungnya. 

Atas putusan tersebut, majelis hakim menanyakan kepada JPU, terdakwa maupun penasehat hukumnya apakah menerima, pikir-pikir, atau melakukan upaya banding? Kemudinan, “JPU, terdakwa dan penasehat hukumnya menjawab pikir-pikir”. (ter)

Share :