FOKUS :

Langkah Polri Tangkap Penimbun Masker di Sejumlah Daerah

Sugawa.id – Maraknya aksi penimbunan masker berhasil dibongkar jajaran kepolisian dalam beberapa hari berselang. Sejumlah kasus penggerebekan pelaku dan pembongkaran...

Banner DUKA CITA SUGAWA

Standarisasi LPSE se-Banten Diperkuat

Rakor LPSE Banten ok

 

Sugawa.id – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten menggelar rapat koordinasi (rakor) percepatan implementasi Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Senin (24/2/2020).

Rakor ini sebagai upaya mempercepat implementasi Perpres DAN penguatan kelembagaan dan pemenuhan standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Komari mengatakan pengadaan barang dan jasa se-Provinsi Banten semakin tumbuh pesat berkat kerja sama yang baik antara LPSE dan ULP beserta para pejabat pengadaan di masing-masin OPD, sehingga hampir seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan secara elektronik menggunakan aplikasi SPSE.

Melalui rakor LPSE se-Provinsi Banten ini, lanjut Komari, semua tahapan pencapaian target dan output kegiatan LPSE se-Provinsi Banten tahun 2020 dapat lebih optimal dan bisa ditindaklanjuti oleh seluruh LPSE di Provinsi Banten bersama mitra-mitranya.

“Intinya kita mengimplementasikan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik di seluruh wilayah Provinsi Banten,” kata Komari

Komari menyatakan Pemprov Banten bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota menyambut baik regulasi tersebut, melalui pembenahan dan peningkatan kapasitas sistem maupun SDM pengadaannya. Pemprov bahkan telah membuat terobosan kebijakan; melalui surat edaran Gubernur Banten nomor: 027/64-admpemda/2019 tentang pengadaan langsung dan penunjukan langsung melalui aplikasi non tender SPSE. Dengan demikian, komitmen Provinsi Banten dalam transparansi pengelolaan pemerintahan khususnya di sisi pengadaan barang dan jasa telah dibuktikan dengan digunakannya sistem pengadaan secara elektronik secara utuh.

Namun demikian, masih ada hal yang menjadi ganjalan yang dialami pihaknya sebagai pembina LPSE di Provinsi Banten, yakni terkait implementasi Perpres 16 tersebut khususnya dalam hal penguatan kelembagaan dan pemenuhan standarisasi LPSE.

“Oleh karena itu, tema rakor LPSE kali ini adalah percepatan implementasi Perpres 16 tahun 2018 tentang barjas secara elektronik dalam hal penguatan kelembagaannya serta pemenuhan standarisasi LPSE di seluruh Provinsi Banten,”paparnya

Kepala Bidang Persandian, Statistik dan Layanan Pengadaan Dwi Yudo Siswanto dalam laporannya menyampaikan Rakor ini diikuti oleh 90 orang peserta terdiri para pejabat dan atau pengelola LPSE di lingkungan pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Banten, dan para pimpinan UKPBJ/ULP kabupaten/kota se-Provinsi Banten, serta para PPK atau pejabat pengadaan OPD di lingkungan Pemprov Banten ini menghadirkan narasumber berkompeten di bidangnya yang berasal dari LKPP RI, Biro Adpem dan pejabat internal Pemprov Banten. (wib)

Share :