FOKUS :

Langkah Polri Tangkap Penimbun Masker di Sejumlah Daerah

Sugawa.id – Maraknya aksi penimbunan masker berhasil dibongkar jajaran kepolisian dalam beberapa hari berselang. Sejumlah kasus penggerebekan pelaku dan pembongkaran...

Banner DUKA CITA SUGAWA

Selain Satgas Covid 19, Pegawai Pemprov Banten Kerja dari Rumah Mulai Senin

Wahidin Corona ok

Gubernur Banten Wahidin Halim (sugawa.id)

Sugawa.id – Gubernur Banten Wahidin Halim , Minggu (22/3/2020|), menginstruksikan agar para pegawai baik aparatur sipil negara (ASN) maupun non ASN untuk melakukan penyesuaian sistem kerja atau bekerja dari rumah (Work From Home) selama sepekan mulai 23 Maret 2020 hingga 31 Maret 2020. Instruksi ini dilakukan sebagai upaya pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan pemerintahan.

“Saya sudah minta Pak Sekda buat sistem pengaturannya seperti apa, dan ini mulai berlaku pada Senin (23/3/2020) hingga akhir bulan ini,” ungkap pria yang akrab disapa WH ini.

Gubernur jmenjelaskan, sistem pengaturan kerja ini hanya berlaku bagi pegawai ASN dan non ASN di lingkungan Pemprov Banten yang tidak tergabung dalam tim Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Provinsi Banten. Tim tersebut, tetap menjalankan tugas sesuai protokoler yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/ Kepi20-Huk/ 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

“Kalau mereka tetap bertugas untuk mempercepat penanganan wabah Covid-19 di Provinsi Banten,” jelasnya.
Gubernur Banten Wahidin Halim menginstruksikan agar Tim Gugus Tugas Covid-19 Pemprov Banten melakukan penyemprotan disinfektan pada fasilitas umum dan area-area publik, yang dimulai sejak hari Sabtu (21/3/2020) dan Minggu (22/3/2020) dengan diawali dari wilayah Tangerang Raya seperti Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.

“Tim Gugus Tugas Covid 19 Pemprov Banten melakukan penyemprotan di tempat umum dan sebagian rumah warga. Semoga dengan melakukan pencegahan ini dapat mengurangi penularan virus Covid 19 di tempat-tempat public,” katanya.

Sekda Pemprov Banten Al Muktabar menyatakan, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan tindaklanjut penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) Pandemi Virus Covid-19 di Provinsi Banten, maka Pemprov Banten telah mengeluarkan surat dengan nomor Nomor : 800/734-BKD/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tertanggal 22 Maret 2020.

Dalam surat tersebut, ASN dan Non ASN yang bertugas sebagai Tenaga Pendidik dan Kependidikan dapat melaksanakan tugasnya dari rumah masing-masing dengan metode belajar mengajar yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Selain itu, ASN dan Non ASN pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah kecuali ASN dan Non ASN yang tergabung dalam Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 bekerja di rumah masing-masing.

“Meskipun mereka bekerja di rumah, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi seperti melaporkan lokasi keberadaan ASN dan Non ASN kepada Pimpinan Unit Kerja masing-masing pada waktu yang telah ditentukan melalui aplikasi, setiap OPD/UPTD/Cabang Dinas/Kepala Sekolah melaporkan keberadaan ASN dan Non ASN di Unit Kerja masing-masing kepada BKD setiap hari kerja melalui email : sistemkerjaasnbanten@gmail.com dan ASN dan Non ASN melaporkan kinerjanya dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur,” tutur Sekda.

Sekda juga mengatakan, setiap atasan sesuai dengan jenjang jabatannya bertanggungjawab untuk mengarahkan, mengendalikan, melaporkan serta mengevaluasi seluruh kinerja bawahannya.

“ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan maupun keselamatan dan harus melaporkannya kepada atasan langsung. Selain itu, seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan peserta baik di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah agar ditunda atau dibatalkan. Serta Perjalanan Dinas Dalam Negeri agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan,” jelas Sekda. (wib)

Share :