FOKUS :

Selama Pandemi Covid-19, Gugatan Cerai di Depok Lebih Banyak

Pengadilan Agama (PA) Kota Depok, Jawa Barat. (foto: sugawa.id)   Sugawa.id – Pandemi Covid-19 tampaknya bukan hanya mempengaruhi perekonomian. Namun,...

BACK_BANNER_DOG

Sanksi Administrasi PBB Dihapuskan

WhatsApp Image 2021-08-25 at 18.35.02

Kepala Bidang Pajak Daerah II BKD Kota Depok, Muhammad Reza. (foto: sugawa.id)

 

Sugawa.id – Akibat masih berlangsungnya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi adminitrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2). 

“Iya, BKD menerapkan keringanan bagi warga yang ingin membayar PBB P2 berupa penghapusan sanksi administrasi. Kebijakan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021,” kata Kepala Bidang Pajak Daerah II BKD Kota Depok, Muhammad Reza, Rabu (25/8/2021).

Penghapusan sanksi administrasi yang dimaksud, diutarakan Reza, denda keterlambatan pembayaran PBB P2 yang dikenakan 2 (dua) persen setiap bulan dengan maksimal 48 persen. Penghapusan itu untuk tunggakan sampai dengan tahun 2020.

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Daerah Berupa Penghapusan Sanksi Administrasi PBB P2 dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Depok. 

“Keringanan ini diberikan secara langsung saat pembayaran tanpa permohonan,” ujarnya. 

Oleh sebab itu, ia berharap masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak melalui Bank BJB, BTN, BSM, BNI, CIMB Niaga, OCBC NISP, Kantor Pos, Alfamart, Indomaret, Tokopedia, Traveloka, buka lapak, link aja, OVO, dan lain-lain. 

“Ayo manfaatkan fasilitas ini dengan segera melunasi pajak anda. Untuk informasi lengkap bisa menghubungi (021) 77217367 atau 08111022274,” pungkasnya. (ter)


Share :