FOKUS :

Punya Hubungan Baik Semua Kalangan, Buya Syafii Maarif Ucapkan Selamat Kepada Listyo Sigit

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Buya Ahmad Syafii Maarif. (foto: islami.co) Sugawa.id – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah...

BACK_BANNER_DOG

RAPBD Depok 2021 Dapat Persetujuan DPRD

DPRD Sahkan APBD ok

Sidang paripurna persetujuan raperda APBD (sugawa.id)

Sugawa.id – Sidang paripurna persetujuan raperda APBD tahun anggaran 2021 digelar DPRD Kota Depok. Acara ini dilaksanakan dengan dua cara, yakni tatap muka dan daring (zoom meeting).

Ketua DPRD Kota Depok TM Yusufsyah Putra mengatakan, bahwa pembahasan raperda ini dilaksanakan setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD melakukan pembahasan. Di mana seluruh pos anggaran yang didapatkan Pemkot Depok dibahas satu persatu. Sehingga ini akan menjadi acuan pembangunan di tahun 2021.

“Sebelumnya sudah dibahas dengan Bangar. Dan paripurna ini, akan jadi bahan untuk mendapatkan evaluasi ke Gubernur dan DPRD Jawa Barat,” kata Yusuf, Jumat (4/13/2020).

Merujuk hasil laporan Banggar DPRD Kota Depok, kata Yusuf, APBD 2021 sebesar Rp2.962.256.637.524. Adapun rinciannya PAD sebesar Rp 1.337.232.519.157 dan pendapatan transfer sebesar Rp1.493.910.418.367. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp131.113.700.000.

Selanjutnya, pos belanja daerah sebesar Rp3.549.420.315.300 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp2.636.161.060.780, belanja modal sebesar Rp814.259.254.520, dan belanja tidak terduga sebesar Rp99.000.000.000. Terakhir, pos pembiayaan sebesar Rp587.163.677.776 dengan rincian penerimaan pembiayaan sebesar Rp587.163.677.766.

“Inilah yang dibahas dua bulan kemarin. Makanya kami memaparkan ini melalui paripurna persetujuan raperda APBD. Nah anggaran ini pun dapat diserap pada awal tahun, nanti,” ujarnya.

Yusuf berharap, apabila raperda APBD 2021 ini dapat disahkan Pemprov Jawa Barat maka Pemkot Depok dapat langsung bekerja. Mengingat pendemi Covid-19 di 2020 membuat program pelaksanaan pembangunan infrastruktur banyak yang tertunda. Serta perbaikan perekonomian warga pun menurun drastis.

“Kami harap pos anggaran ini dapat menstabilkan kembali perekonomian masyarakat. Kan dalam APBD ini ada anggaran bantuan bagi masyarakat. Jadi perbaikan di segala lini dapat dikerjakan di 2021,” ujarnya.

Pejabat sementara Wali Kota Depok Dedi Supandi menuturkan, pihaknya akan segera mengirimkan bahan hasil paripurna raperda APBD 2021 itu ke Pemprov Jawa Barat untuk dievaluasi. Ia mengaku, baru kali pertama mengikuti paripurna pembahasan APBD tersebut. Mengingat selama bertugas menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat hal itu tidak pernah diikuti.

“Artinya kami melaksanakannya tidak telat dan lewat dari November 2020. Ini pengalaman saya pertama kali, makanya cukup kaget sekali. Memang penjabaran dari Banggar cukup mendetail,” tegasnya.

Dedi menyatakan dalam paripurna itu juga membahas tentang pengesahan Perubahan Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kota Depok. Perubahan beberapa SOTK, untuk memaksimalkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah sakit. Lalu, fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan juga fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kota (Damkar).  “Fungsinya lebih dioptimalkan terkait bencana Covid-19. Makanya ini juga jadi bahan evaluasi kami dengan legislatif,” tuturnya.

Dengan adanya paripurna itu Pemkot Depok berharap hal tersebut dapat segera berfungsi. Setelah itu akan dilakukakan penataan. Mulai dari personel, sumber daya manusia, fasilitas, sarana biaya dan lainnya akan mulai di tata untuk 2021. Sehingga nantinya SOTK sudah dapat berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

“Awal Januari 2021 SOTK yang baru dapat berjalan sesuai fungsinya masing-masing. Jadi semua akan bekerja tanpa adanya tumpang tindik tupoksi. Jika ini berjalan maka pelayanan ke warga akan cepat,” tandasnya. (ter)

Share :