FOKUS :

Mahfud MD Minta Aparat Usut Kasus Syekh Ali Jaber Secara Tuntas

Menko Polhukam Mahfud MD. (foto: terkini)   Sugawa.id – Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat baik aparat keamanan maupun intelijen...

1-min

Polda Banten Usulkan Penarikan 8 Polsek dari Polda Metro

Kapolda dan Gubernur Banten ok

Kapolda Banten Irjen Fiandar (kanan) dan Gubernur Banten Wahidin Halim (kiri) memberikan keterangan pers soal rencana penarikan 8 polsek yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. (Humas Pemprov Banten)

Sugawa.id– Polda Banten mengusulkan penarikan delapan wilayah atau Polsek yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Tangerang untuk masuk wilayah hukum Polda Banten dari yang semula masuk dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ke-8 Polsek tersebut adalah Polsek Cisauk, Polsek Legok, Polsek Kelapa Dua, Polsek Curug, Polsek Pagedangan, Polsek Teluknaga, Polsek Pakuhaji, dan Polsek Sepatan.

“Polda Banten sudah mengajukan usulan penarikan delapan Polsek yang berada di wilayah administratif Kabupaten Tangerang yang saat ini wilayah hukumnya berada di Polda Metro Jaya untuk ditarik kembali ke wilayah hukum Polda Banten,” kata Kapolda Banten Irjen Fiandar dalam Rapat Koordinasi Penataan Daerah Hukum Polresta Tangerang Polda Banten, Kamis (27/8/2020).

Dikatakan, langkah ini merupakan salah satu upaya Polda Banten dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan mengusulkan penataan daerah hukum Polres Tangerang yang secara administratif masuk wilayah Kabupaten Tangerang namun daerah hukumnya masih berada di wilayah Polda Metro Jaya.

Sementara Gubernur Banten Wahidin Halim menyambut baik penataan hukum seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang agar masuk daerah Polresta Tangerang dan wilayah hukum Polda Banten.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengakui yang menjadi persoalan bukan hanya dari persoalan pendapatan saja tapi juga masalah koordinasi, masalah sosial, masalah geopolitik, dan ekonomi, geografis serta hal lainnya yang terjadi di masyarakat yang heterogen, dan pembagian wilayah hukum ini menjadi sebuah pertimbangan matang untuk menjadikan seluruh wilayah Kabupaten Tangerang masuk dalam wilayah hukum Polda Banten.

“Yang jadi persoalan di masyarakat adalah terkait masalah plat nomor, karena masyarakat Tangerang sudah menganggap plat nomor B itu memiliki gengsi dan pamor yang lebih bagus dibandingkan plat nomor A,” ujar gubernur.

Namun Wahidin berpesan bahwa dengan masuknya seluruh Kabupaten Tangerang menjadi wilayah hukum Polda Banten, dalam sisi perlindungan masyarakat juga semakin mudah karena berada dalam satu naungan Polda Banten dan tidak terbagi dua wilayah.(wib)

Share :