FOKUS :

Ketika Edhy “Tersandung” Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster. Dalam kasus...

1-min

Polda Banten Gelar Penyuluhan Hukum Terkait Pilkada dan Hoax

Wakapolda Banten ok

Wakapolda Banten Brigjen Wirdhan Denny (tengah) membuka kegiatan penyuluhan hukum. (Humas Polda Banten) 

Sugawa.id–  Wakapolda Banten Brigjen Wirdhan Denny didampingi Kabid Hukum Polda Banten Kombes Achmad Yudi Suwarso dan Kabagluhkum Mabes Polri Kombes Kadarusman membuka  kegiatan Penyuluhan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri, Kamis (22/10/2020). 

Wakapolda Banten Brigjen Wirdhan Denny mengatakan tujuan kegiatan penyuluhan hukum tersebut bertujuan untuk penanganan hoax menjelang pelaksanaan pilkada serentak.

“Hari ini saya membuka kegiatan penyuluhan hukum dari Divisi Hukum Mabes Polri, dimana kegiatan ini bertujuan untuk penanganan Hoax, penerapan protokol kesehatan serta pencegahan Radikalisme dan Intoleran di masyarakat menjelang pelaksanaan pilkada serentak,” ujar Wirdhan. 

Wirdhan menambahkan melalui kegiatan penyuluhan hukum tersebut dapat menangani berita hoax serta dapat mencegah penyebaran Covid-19. “Kita harapkan melalui kegiatan ini dapat menangani berita-berita Hoax, dan kita juga akan menggandeng Pemerintah Daerah, Para Tokoh Informal dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat literasi masyarakat melalui edukasi dan budaya bermedia sosial. Dan juga dalam penerapan hukumnya dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan,” tambahnya.

Kabid Hukum Polda Banten Kombes Achmad Yudi Suwarso, menjelaskan bahwa dalam penanganan Pilkada Serentak harus sesuai dengan SOP. “Melalui kegiatan penyuluhan hukum dari Divisi Hukum Mabes Polri, diharapkan dalam penanganan dan cara bertindak pengamanan Pilkada Serentak 2020 harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah di tetapkan,” jelas Achmad Yudi Suwarso.

Masih kata Achmad Yudi Suwarso, “Dalam pelaksanaannya kita juga akan membangun komunikasi dan sinergi dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Lembaga Pendidikan dan Mahasiswa untuk bersama-sama memberikan bimbingan agar masyarakat mampu membentengi diri dari pengaruh faham radikal,” tutupnya. (wib)

Share :