FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Polda Banten Bentuk Satgas Kawal Program PEN

Kapolda Banten ok

Kapolda Banten Irjen Fiandar  kala memberi keterangan pers. (sugawa.id) 

Sugawa.id – Polda Banten bersama Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya menggelar rapat koordinasi dalam rangka percepatan penyerapan anggaran dalam upaya menyukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tingkat Polda Banten yang digelar di aula Serbaguna Polda Banten, Rabu (23/9/2020).

Kapolda Banten Irjen Fiandar mengatakan dalam menindak lanjuti dampak COVID -19 terhadap perekonomian, telah dibuat peraturan pemerintah nomor 23/ 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID 19 .

“Dalam rangka mendukung program pemerintah itu, Polri telah membentuk Satgas penanganan pemulihan ekonomi nasional yang mempunyai misi mendukung dan memastikan program pemulihan ekonomi nasional terlaksana dengan baik, benar, tepat sasaran dan akuntabel,” ujar Fiandar.

Menurutnya, Satgas pemulihan ekonomi nasional ini dibentuk dalam membantu pelaksanaan tugas pengawasan program pemulihan ekonomi nasional. ”Oleh sebab itu aparat pengawas internal pemerintah daerah, tidak dapat bekerja sendiri namun perlu bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti BPK (Badan Pemeirksa Keuangan-red) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mensosialisasikan skema pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional sehingga program dapat terlaksana dengan cepat, tepat dan akuntabel,” papar Fiandar

Kapolda menjelaskan, peran dari Satgas adalah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pertukaran data dan informasi, deteksi atau monitoring indikasi adanya penyimpangan program pemulihan ekonomi nasional serta melakukan penegakan hukum apabila diperlukan.“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, aparat penegak hukum, BPK perwakilan Banten dan BPKP Banten atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Kami berharap, jalinan sinergi yang kokoh dapat terus kita pertahankan dan kita tingkatkan pada masa yang akan datang,“ tukas Fiandar.

Sementara itu Dirreskrimsus Polda Banten selaku Kasatgasda PEN Daerah Banten Komisari Besar (Kombes) Nunung Syaifuddin mengatakan , upaya Satgas daerah Banten adalah dalam rangka percepatan penyerapan anggaran program PEN. Yaitu, melaksanakan rapat koordinasi internal Polda Banten, melaksanakan pertukaran data dan informasi terkait ketentuan pelaksanaan program PEN di daerah dan perkembangan realisasi program PEN, serta isu dan kendala yang dihadapi. “Mengumpulin data laporan dan pengaduan terkait realisasi distribusi bantuan sosial dan program perlindungan sosial lainnya, serta melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal, kementerian dan lembaga terkait pelaksanaan program PEN di tingkat daerah Provinsi Banten.

“Tugas Satgas PEN ini adalah untuk mengawal dan mengoptimalisasi pengawasan distribusi anggaran PEN di daerah hukum Polda Banten pada 6 bidang dan tambahan pada program subsidi upah atau gaji pekerja yang terdampak COVID -19, serta penegakan hukum terhadap berita hoax dan penyelewengan anggaran PEN dan penanggulangan anggaran PEN untuk politik jelang Pilkada serentak,” kata Nunung.(ber)

Share :