FOKUS :

Ketika Edhy “Tersandung” Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster. Dalam kasus...

1-min

PN Depok Tunda Putusan Kasus Penggarap Lawan Perumahan Villa Rizki

PN Depok ok

PN Negeri Depok (sugawa.id)

Sugawa.id – Sidang putusan gugatan antara penggarap Bulak Ceger Pengasinan, Sawangan, melawan PT. Rizki Mustika Abadi (RMA) selaku pengembang Perumahan Villa Rizki di Pengadilan Negeri (PN) Depok ditunda. Rencananya, sidang akan kembali dilanjutkan dua minggu mendatang.

Dalam persidangan, majelis hakim yang diketuai M. Iqbal Hutabarat dengan anggota Nugraha Medica Prakasa dan Forci Nilpa Darma menyatakan, menunda persidangan selama dua pekan hingga Rabu (2/11/2020). “Memberikan waktu agar bermusyawarah dan persidangan akan dibuka kembali pada Rabu, 2 Desember 2020,” singkat Iqbal.

Sementara, Direktur Utama (Dirut) PT Pagar Kandang Sakti (PKS) yang juga Ketua Koordinator Penggarap Bulak Ceger Pengasinan Noorilahi mengatakan, sambil menunggu putusan pihaknya berharap ada itikad baik perdamaian dari pihak Manajemen PT RMA.

“Alasan penundaan dikatakan Pak Iqbal bahwa sidang ditunda untuk musyawarah sehingga saya berpendapat, bahwa kami para pihak di dalam perkara ini diharapkan untuk berdamai,” ucap Noorilahi.

Ia pun beranggapan, bilamana yang dimaksud majelis hakim dalam musyawarah tersebut ialah musyawarah majelis hakim sebelum mengambil keputusan? Itu positif. Sebab, majelis hakim dalam persidangan haruslah menjatuhkan putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa disertai fakta-fakta yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. “Insya Allah, majelis hakim PN Depok yang memimpin perkara ini adalah hakim yang amanah, utusan dari Allah SWT untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya bagi kami para penggarap Bulak Ceger,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, sebelum perkara ini naik ke persidangan, pihaknya pernah mendapatkan tembusan-tembusan dari pihak Manajemen PT RMA, bahwa PT RMA siap berdamai dan membayar ganti rugi. Namun, ada pihak-pihak yang menjegal. Bahkan, kuasa hukum PT RMA mengatakan ‘silakan digugat’ ke Pengadilan. “Saya enggak mau merugikan orang lain. Apalagi di atas tanah itu sudah dibangun perumahan dan sudah terisi oleh para penghuninya. Jadi, alangkah bagusnya bila musyawarah perdamaian dilaksanakan,” katanya. 

Ia menjelaskan, pihaknya juga pernah melakukan somasi ke PT RMA sebelum perkara ini sampai ke Pengadilan. Akan tetapi, somasi tersebut tidak dibalas melainkan PT PKS ditantang melanjutkan ke Pengadilan. “Saya yakin bahwa pihak PT RMA tidak mau membangun di atas tanah yang tidak jelas. Membeli tanah dengan surat-surat yang tidak jelas di atas tanah tersebut sehingga legalitasnya nanti akan menjadi terbengkalai. Semoga Majelis Hakim yang memimpin perkara ini adalah Hakim yang benar-benar amanah dari Allah SWT yang diberi kesehatan dan menjatuhkan keputusan yang sebenar-benarnya dan yang seadil-adilnya,” pungkasnya. (ter)

Share :