FOKUS :

Mahfud MD Minta Aparat Usut Kasus Syekh Ali Jaber Secara Tuntas

Menko Polhukam Mahfud MD. (foto: terkini)   Sugawa.id – Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat baik aparat keamanan maupun intelijen...

1-min

Pilkada 2020 Momentum untuk Pastikan Calon Kepala Daerah Sehat Jasmani dan Rohani

Acara launching Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat di Jakarta, Jumat (14/8/2020). Foto: kemendagri.go.id.

 

 

Sugawa.id–Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dijadwalkan dihelat 9 Desember mendatang. Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah sehingga penerapan protokol kesehatan yang mutlak merupakan suatu keharusan.

Pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, Pilkada 2020 harus menjadi momentum bagi masyarakat di daerah yang melaksanakan Pilkada 2020 untuk memastikan calon pemimpin mereka betul-betul sehat, baik jasmani maupun rohani, termasuk track record-nya.

Calon pemimpin daerah diharapkan benar-benar memiliki niat untuk membenahi daerahnya, termasuk mengatasi persoalan yang timbul akibat Covid-19. “Ini momentumnya, kita perbaiki, kita pastikan nanti setelah terpilih, tahun 2021 grafik Covid-nya menurun,” kata Ray Rangkuti.

“Pilkada 2020 ini momentum bagi kita menyehatkan demokrasi kita plus sekaligus menyehatkan badan kita, tubuh kita dan pola politik kita,” imbuh Ray Rangkuti pada peluncuran Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat di D Hotel, Jakarta, Jumat (14/8/2020)

Pada kesempatan itu, gabungan masyarakat sipil pegiat Pemilu yang peduli terhadap pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19, meluncurkan Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat. Lembaga yang terlibat dalam gerakan ini adalah Lima, JPPR, Tepi Indonesia, SPD, Exposit Strategic, Formappi, Puskapol UI, KIPP, dan Para Syndicate.

Para pimpinan lembaga tersebut menyatakan, Pilkada Serentak 2020 penting untuk tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Semua pihak mesti ikut menyukseskan Pilkada serentak di 270 daerah, karena Pilkada merupakan momentum solidaritas politik untuk kebangkitan nasional melawan pandemi Covid-19.

“Pilkada sehat ini memang ingin menegaskan bahwa kita bisa menjalankan Pilkada berkualitas yang demokratis meskipun dalam situasi pandemi Covid,” ujar Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI Indonesia) Jeirry Sumampouw.

Jeirry menyatakan pihaknya ingin membangun optimisme publik bahwa bangsa Indonesia tetap bisa menjalankan agenda demokrasi secara sehat, dan menghilangkan kekhawatiran masyarakat pada tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan.

“Kita berharap dengan launching “Pilkada Sehat” ini kita akan membangun optimisme publik secara bersama-sama untuk meningkatkan partisipasi kita dalam proses pelaksanaan Pilkada Tahun 2020,” ujar Jeirry.

Sementara itu Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi August Mellaz menyebutkan pada tahun 2020 tercatat 75-80 negara yang melaksanakan Pemilu, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Memang terdapat beberapa negara yang melakukan penundaan, baik bergeser dalam hitungan bulan maupun ditunda ke tahun berikutnya.

“Misalnya Singapura yang ditunda sampai 2021, tetapi sebagian lagi ada sekitar 30-an negara termasuk teritorial, salah satunya adalah Indonesia yang juga melakukan pemilu di tengah situasi pandemi,” ujar August.

Oleh karena itu, kata August, tidak ada alasan lain selain menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Indonesia dinilai memiliki kesempatan untuk belajar dari pengalaman negara lain dalam penyelenggaran Pemilu di tengah pandemi. “Baik segala kisah sukses ataupun yang sebaliknya dari 29 negara yang lain,” ujarnya.

Lebih lanjut August mengatakan, pilkada merupakan momentum yang sangat masif dalam menggerakkan jutaan orang. Menurutnya, bicara pilkada tidak berarti hanya terfokus pada pilkada semata namun juga dapat dilihat sebagai momentum dalam konteks ekonomi, termasuk penanganan Covid-19.

“Oleh karena itu kita tidak lagi menemukan momentum yang sangat masif, kecuali di tahun 2020, (yaitu) momen pilkada. Untuk menjadikan semacam konsensus bersama agar semua pihak baik sektor negara, sektor swasta termasuk sektor politik dan sektor masyarakat sipil semua bergerak,” kata August seperti dikutip dari kemendagri.go.id.

Sementara itu, Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi, menyampaikan problem yang dihadapi saat ini adalah bagaimana menggabungkan satu konsep pemilu yang luber-jurdil, di samping tetap disiplin terhadap protokol kesehatan.

“Bagaimana menjalankan protokol kesehatan sembari juga menjaga kualitas demokrasi kita tetap bisa berjalan dengan baik,” ujar Jojo Rohi.

Kampanye pada proses pilkada 2020 menjadi tahapan yang paling krusial dalam mencegah penularan Covid-19 dengan disiplin terhadap protokol kesehatan.

Untuk itu, menurut Jojo, harus ditemukan formula tertentu yang disepakati bersama, baik oleh peserta pilkada maupun penyelenggara, pemerintah, dan stakeholder, serta masyarakat yang terlibat dalam pilkada.

“Kampanye melalui online, manfaatkan jaringan media sosial, juga memanfaatkan media komunikasi yang lain misalnya TV, radio dan media cetak dimaksimalkan sehingga kandidat tidak perlu turun ke publik. Biarlah media langsung menjangkau ke rumah-rumah publik,” ujarnya. (gas)

Share :