FOKUS :

Darurat Stok Darah, PMI Gelar Gebyar Pekan Kemanusiaan

Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten menggelar Gebyar Pekan Kemanusiaan Banten Berdonor. (Foto: Ist)     Sugawa.id – Banten memasuki...

BACK_BANNER_DOG

Pemprov Banten Usulkan 1.300 Guru Kontrak ke Menpan-RB

Ilustrasi

Ilustrasi. (Foto: Ist)

 

Sugawa.id – Untuk mendapatkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Banten, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses seleksi, agar PPPK yang dihasilkan sesuai dengan kompentensi dan tidak ada unsur KKN dalam perekrutannya. Hal ini diungkapkan Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin, Minggu (28/2/2021).

Menurut mantan Plt Bupati Tangerang ini, perekrutan PPPK khusus untuk guru di lingkup Pemprov Banten, akan sama dengan proses seleksi tes masuk calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Ia menjelaskan, PPPK untuk guru tahun ini akan diselenggerakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Prosesnya pun akan dilaksanakan secara daring atau online, dari pendaftaran sampai melampirkan sejumlah persyaratan.

“Pengumuman pembukaan dan hasil akan dilakukan oleh BKN. Semuanya akan dilaksanakan secara online, sama seperti tes CPNS diantaranya adalah CAT atau computer assisted test,” terangnya.

Komarudin mengatakan, semua tahapan akan dilaksanakan oleh BKN. Adapun BKD hanya sebagai fasilitator dalam seleksi PPPK khusus guru tersebut. “Perekrutannya akan dilakukan terpusat dan BKN yang menyelenggarakan. Adapun persyaratannya diantaranya adalah guru yang sudah masuk ke dalam data pokok pendidik (dapodik). Sedangkan untuk persyaratan usia adalah satu tahun sebelum usai pensiun,” ungkapnya.

Komarudin menambahkan, status PPPK dengan ASN memiliki kesamaan. Yaitu, pegawai pemerintah. Namun, hal yang membedakan adalah, PPPK merupakan pegawai kontrak yang maksimal dikontrak dalam waktu lima tahun dan bisa diperpanjang setelah kontrak selesai dan adanya evaluasi kinerja yang baik.

Komarudin mengatakan, apabila dihitung, gaji dan tunjangan per satu orang PPPK selama satu tahun sebesar Rp 120 juta. Apabila seluruh usulan disetujui, maka anggaran yang harus dialokasikan sebesar Rp 80 miliar. Dengan rincian, untuk gaji pokok berasal dari pemerintah pusat atau APBN sedangkan tunjangan dari APBD sama dengan ASN lainnya.

Menurut Komarudin, adanya kebijakan ini pemerintah akan lebih mudah dalam mengatur manajemen kepegawaian. “Artinya, pemerintah akan lebih mudah melakukan pendataan kompetensi pegawai, dan pegawai akan lebih produktif, efektif dan efisien,” cetusnya,

Selain itu, pegawai PPPK juga akan lebih mudah jika ingin beralih profesi, karena prosesnya akan lebih mudah.”Jika di tengah jalan pegawai kontrak ingin alih profesi akan lebih mudah, tidak seperti PNS,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, Pemprov Banten mengajukan kuota PPPK sebanyak 1.300 kursi di 2021. Formasi tersebut khusus diperuntukkan bagi guru di sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan pemprov.

BKD telah menindaklanjuti rencana Kemen PAN-RB yang akan kembali menggelar rekrutmen PPPK. Bahkan Pemprov Banten telah mengajukan kuota sebanyak 1.300 yang seluruhnya diperuntukkan bagi guru. “Sedang diajukan,” ujarnya. (yas)


Share :