FOKUS :

Darurat Stok Darah, PMI Gelar Gebyar Pekan Kemanusiaan

Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten menggelar Gebyar Pekan Kemanusiaan Banten Berdonor. (Foto: Ist)     Sugawa.id – Banten memasuki...

BACK_BANNER_DOG

Pemprov Banten Bentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

Pemprov banten

Gubernur Banten Wahidin Halim. (Foto: Ist)

 

 

Sugawa.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) membentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Ini dilakukan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik kecepatan transaksi keuangan dan transparansi maupun mencegah kebocoran.

Sebagai payung hukum, Gubernur Banten Wahidin Halim telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 970/Kep.81-Huk/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Banten.

Dengan ditandatanginya keputusan gubernur ini, Provinsi Banten menjadi provinsi pertama di Pulau Jawa yang telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Wahidin Halim mengatakan pembentukan TP2DD mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

“Perkembangan digital perlu disikapi oleh semua pihak, era globalisasi mau tidak mau harus diikuti,” ujar Gubernur Wahidin Halim dalam telekonferensi Ppnandatanganan Surat Keputusan (SK) TP2DD Provinsi Banten di ruang rapat, Rumah Dinas Gubernur Banten Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 158 Kota Serang, Senin (29/3/2021).

“Tugas TP2DD, harus ada upaya dan usaha serta terus berikhtiar sesuai dengan kapasitas masing-masing,” tambahnya.

Wahidin menjelaskan, percepatan dan perluasan digitalisasi memiliki manfaat yakni memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah.

“Percepatan digitalisasi daerah juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tidak hanya itu, percepatan digitalisasi juga mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital,” ujarnya.

Wahidin mengungkapkan, Pemprov Banten terus meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penerimaan daerah serta mendorong efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan tetap mengedepankan transparansi dan good governance.

“Elektronifikasi transaksi daerah (ETD) akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, perluasan akses keuangan, serta meningkatkan kecepatan dan kemudahan pembayaran di masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja mengungkapkan, Provinsi Banten merupakan Provinsi pertama di Pulau Jawa yang telah membentuk TP2DD.

“Digitalisasi sudah menjadi tuntutan terhadap sistem pembayaran. Langkah cepat untuk menata digitalisasi daerah mampu menjadikan Provins Banten lebih inovatif dan berdaya saing,” ujar Erwin.

“Langkah nyata ini memperkuat pengelolaan keuangan daerah dan mempermudah layanan publik,” tambahnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Al Muktabar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rina Dewiyanti, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Opar Sohari, dan Kepala Biro (Karo) HukumSekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten Agus Mintono. (dam)


Share :