FOKUS :

Langkah Polri Tangkap Penimbun Masker di Sejumlah Daerah

Sugawa.id – Maraknya aksi penimbunan masker berhasil dibongkar jajaran kepolisian dalam beberapa hari berselang. Sejumlah kasus penggerebekan pelaku dan pembongkaran...

Banner DUKA CITA SUGAWA

Pemkab Desak Pemkot Bekasi Pisahkan Aset PDAM, 3 Tahun Menggantung

WhatsApp Image 2020-03-18 at 12.13.45

Gedung Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi. (foto: sugawa.id)

Sugawa.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tidak lagi mengantung proses pemisahan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi. Sebab, hampir tiga tahun pemisahan BUMD ini terkatung-katung karena penghitungan nilai aset ini tak berjalan.

Itu diungkapkan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja. Dikatakannya, selama tiga tahun jajarannya telah melakukan komunikasi dengan Pemkot Bekasi terkait proses pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi itu. Akan tetapi proses itu mandek karena penghitungan nilai aset yang dilakukan Pemkot Bekasi belum dirampungkan. Padahal, proses penghitungan itu dapat selesai jika hal itu dilakukan serius oleh tim Pemkot Bekasi.

“Sudah beberapa kali kami minta bertemu dengan wali kota untuk menyelesaikan ini. Kami ingin fokus kelola PDAM secara mandiri tentunya terlihat dari jumlah penyertaan modal kami selama perusahaan ini berdiri. Jadi kami meminta Pemkot Bekasi segera selesaikan ini agar PDAM Tirta Bhagasasi sepenuhnya menjadi milik kami, kota itu sudah punya PDAM Tirta Patriot,” katanya saat ditemui di Puspemkab Bekasi, Rabu (18/3/2020).

Menurutnya, pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi cukup penting bagi Pemkab Bekasi. Sebab, pengelolaan dua BUMD oleh Pemkot Bekasi tidak maksimal. Apalagi pemisahan perusahaan plat merah itu diatur dalam sebuab regulasi.
“Agar PDAM Tirta Bhagasasi bisa mandiri, dan kami bisa mengelolanya secara utuh. Pemkot Bekasi sendiri pun kewalahan mengatasi kemajuan dua PDAM saat ini,” ujar Eka.

Dijelaskan Eka, hasil kajian dan penghitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sendiri, aset PDAM Tirta Bhagasasi yang harus dibayarkan Pemkot ke Pemkab Bekasi sebesar Rp362 miliar. Delapan aset milik Pemkab Bekasi yang ada di Kota Bekasi itu berada di Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Pondokungu dan Harapan Baru. Aset itu berupa bangunan kantor dan tanah.
“Sebenarnya hanya ini yang harus diberikan kepada kami. Nilainya pun tidak terlalu besar, karena sudah menyusut. Toh selama ini aset itu telah dipergunakan untuk pelayanan PDAM Pemkot Bekasi,” paparnya.

Terkait untung rugi dalam proses pemisahan PDAM itu, Eka menilai, justru Kota Bekasi sangat lebih diuntungkan. Karena, instalasi jaringan PDAM Tirta Bhagasasi telah memadai. Serta banyaknya penambahan jumlah pelanggan tetap BUMD itu di Kota Bekasi.
“Justru kami baru membangun jaringan dan merintis pelanggan kembali. Ya kalau bicara kerugian tentu ada pada kami, karena harus menata ulang semua. Maka dari itu kami harap Walikota Bekasi mempercepat pemisahan PDAM ini,” ucapnya.

Seperti diketahui wacana pemisahan BUMD ini bergulir sejak 2016. Pergitungan nilai aset diantara kedua pemerintah ini pun berjalan. PDAM Tirta Bhagasasi merupakan BUMD milik Pemkab dan Pemkot Bekasi dengan komposisi besaran modal. Adapun modal dari Pemkab Bekasi sebesar Rp236.550.681.158,80 atau 77,53 persen, sedangkan modal Pemkot Bekasi sebesar Rp68.546.228.843,20 atau 22,47 persen. Di bulan November 2019 ini, Pemkab Bekasi berencana menambah penyertaan modal PDAM ini sebesar Rp80 miliar.

Sementara, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi menuturkan, proses pemisahan PDAM Tirta Bhagasasi belum dapat diselesaikan pihaknya dengan cepat. Karena pihaknya masih melakukan kajian terkait pemisahan aset tersebut. Dirinya pun telah mengetahui jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan Pemkot ke Pemkab Bekasi. Namun kendalanya masih ada penghitungan yang harus dilakukan tim penghitungan aset.

“Jadi nanti setelah dihitung kembali nilainya tidak sebesar itu. Makanya kami kaji dulu, agar dikemudian hari ini tidak mendatangkan masalah. Besaran nilainya harus kami cocokan dulu dari nilai yang diajukan Bupati Bekasi,” tuturnya.

Tak sampai disana, lanjut Effendi, lambatnya proses pemisahan BUMD ini muncul pada 2018, lalu. Dimana perhitungan nilai aset oleh tim independen Pemkab dengan Pemkot Bekasi berbeda jauh. Dimana Pemkab Bekasi mendapatkan nilai aset Rp900 miliar, sedangkan Pemkot Bekasi mendapatkan nilai Rp300 miliar.

“Ini bisa jomplang nilainya karena beda tim dan cara penghitungan. Jadi harus ada tim independen bersama yang akan menghitung ulang itu semua. Justru kami sangat ingin PDAM ini dikelola oleh Bupati Bekasi,” pungkasnya. (nia)

Share :