FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Pajak Air Permukaan Kecil, Dewan Menduga Ada Mafia 

WhatsApp Image 2020-08-12 at 13.45.01

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten Ade Hidayat. (foto: sugawa.id)

 

Sugawa.id – Penerimaan Pajak Air Permukaan dari perusahaan ke Pemeritah Provinsi Banten cenderung kecil dibandingkan dengan banyaknya perusahaan yang ada di Banten, salah satunya di kawasan Cikande Moderen, Kabupaten Serang.

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten Ade Hidayat mengaku heran atas serapan Pajak Air Permukaan dari kawasan industri tersebut.

Menurut ia, pada data rekap penerimaan pajak air permukaan PT. Moderen Industrial Estate pada bulan Januari sampai dengan Juli 2020 hanya sebesar Rp 76,748,837.

Padahal, kata Ketua DPC Gerindra Lebak itu, terdapat 48 perusahaan yang ada di kawasan Cikande moderen tersebut, namun hanya mampu memberikan kontribusi pajak air permukaan rata-rata sekitar Rp 10,000,000 per bulannya.

“Masa iya kawasan industri yang mengelola 48 perusahaan, bayar pajak air permukaan sebulan 10 juta, kan aneh,” katanya, Rabu (12/8/2020).

Politisi Gerindra itu mengatakan dari 48 perusahaan tidak mungkin tidak menggunakan air, namun sayangnya kontribusi kepada negara sangat kecil. “48 perusahaan itu menggunakan air permukaan, bayarnya cuma segitu, kacau dunia,” ujarnya. 

Politisi yang akrab disapa AHI juga menduga ada mafia dalam pajak air permukaan, dirinya mendorong agar Gubernur Banten turun tangan dalam persoalan minimnya pajak air Permukaan dari perusahan ke Pemporv Banten.

“Kalau bisa dimanfaatkan dengan baik pajak itu bisa menambah PAD Banten lebih besar lagi, Gubernur Banten Harus turun, sepertinya ada mafia pajak itu,” tukasnya.

Kepala badan pendapatan daerah (Bapenda) Banten Opar Sochari mengaku tidak memgetahui persoalan tersebut, bahkan ia meminta wartawan menghubungi anak buahnya di Bapenda.

Ironisnya lagi, saat ditanya lebih dalam apakah perusahaan yang di PT Moderen Industrial Estate ada 48 perusahaan yang tergabung namun menyetorkan pajak air permukaan hanya rata-rata sekitar Rp 10 juta, Opar malah memerintahkan wartawan menanyakan langsung ke perusahaan yang ada di kawasan tersebut.

“Tanya ke Cikande kan itu ada di Cikande, ada datanya di situ, nanti tanya ke bagiannya (anak buahnya di kantornya,red),” katanya melalui sambungan telpon WhatsApp. (bul)

Share :