FOKUS :

Razman : Kejaksaan Depok, Jangan Bermain Kasus Dugaan Korupsi Damkar

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok. (Foto: Ist)     Sugawa.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok diingatkan untuk...

BACK_BANNER_DOG

Mustahil Pengadaan Lahan Samsat Malingping Hanya Jerat Oknum Tunggal

Untitled-4

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, telah menetapkan SMD sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan seluas 6.400 meter persegi, yang digunakan sebagai gedung baru Samsat Malingping. (Foto: Ist)

 

 

Sugawa.id- Penggiat anti korupsi Banten, Uday Suhada menyatakan mustahil kasus dalam pengadaan lahan kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Malingping, Kabupaten Lebak hanya dilakukan oleh seorang pelaku yakni SMD. Sebab SMD hanyalah seorang kepala unit.

“Sangat mustahil kalau kepala unit bermain tunggal dalam kasus tersebut. Pasti ada pihak lain yang terlibat. Saya kira, terbongkarnya kasus pengadaan lahan kantor Samsat Malingping adalah momen yang tepat bagi kejaksaan membongkar mafia pengadaan lahan yang selama ini terjadi di Pemprov Banten selama ini,” ujar Uday, Kamis (22/4/2021).

Dia menyatakan kebiasaan spekulan datang membayar tanah tersebut, kemudian diupayakan agar lahan tersebut dibebaskan oleh Pemda. “Jadi tinggal dikorek lebih dalam, benarkah modal sendiri atau ada orang lain? Terlebih dalam pengadaan lahan itu biasanya dibentuk sebuah tim, ada ketua dan sebagainya. 

Sementara mantan Camat Malingping, Sukanta mengungkapkan, dirinya selaku PAPTs (Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara) tidak mengetahui jika tanah yang dibeli oleh SMD akan dijadikan kantor UPT Samsat,

“Transaksi jual beli lahan itu terjadi saat saya sedang menunaikan ibadah haji. Dan ketika saya pulang dari tanah suci, datang staf PPAT bawa AJB ke saya minta agar saya menandatangani AJB dengan luas tanah 1.700 meter milik ibu Cicih,” ungkap Sukanta.

Ia mengatakan, dalam AJB itu tertulis sebagai penjual adalah ibu Cicih dan pembeli adalah Uyi Safuri, mantan anggota DPRD Lebak dengan nilai transaksi sebesar Rp 34 juta. ”Karena saya merasa ini bagian dari pelayanan, sehingga saya menanyakan siapa penjual dan pembeli, dan berapa nilai transaksi. Saat itu staf mengatakan, harga sesuai yang tertera dalam AJB Rp 34 juta, sehingga saya menandatangani AJB tersebut,” tutur Sukanta.

Sukanta mengaku kaget, karena tak lama berdiri gedung Samsat. Dirinya selaku camat, mengaku tidak pernah diberi tahu adanya rencana pembangunan gedung Samsat di lahan tersebut. ”Karena saat itu saya sudah pindah menjadi Camat Banjarsari, sehingga saya tidak mau tahu tanah itu mau dibangun apa,” kata Sukanta.

Sukanta baru mengetahui tanah tersebut sudah dibeli sebelumnya oleh SMD, setelah dirinya dipanggil oleh penyidik untuk memberikan kesaksian di Kejaksaan. ”Saya baru tahu tanah itu sudah dibeli semuanya oleh haji SMD, setelah saya dimintai keterangan oleh penyidik,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, telah menetapkan SMD sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan seluas 6.400 meter persegi, yang digunakan sebagai gedung baru Samsat Malingping. Dan SMD sendiri merupakan Kepala Samsat Malingping sekaligus sebagai sekretaris tim pengadaan lahan Samsat Malingping, Kabupaten Lebak.

Kepala Kejati Banten Asep Nana Mulyana menjelaskan, modus operandi dalam perkara ini, peranan tersangka merupakan sekretaris tim yang mengetahui persis bahwa di lokasi tersebut akan dibangun gedung UPTD Samsat Malingping.

“Oleh sebab itu dia membeli terlebih dahulu dengan harga tertentu, kurang lebih Rp 100 ribu per meter, dan kemudian pada saat akan digunakan, negara membayar lebih besar dari pada jumlah itu sekitar Rp 500 ribu per meter. Kami akan dalami lagi kasus ini dan akan kami lengkapi lagi bukti-bukti untuk mencari calon tersangka lain,” katanya.(yas)


Share :