FOKUS :

Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Harus Jalan

Rapat kerjasama rencana UKW dan ToT antara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga UKW UPDM. (Foto: Ist)    ...

BACK_BANNER_DOG

Meski Pandemi, BPN Sumbar Hampir Rampungkan Target PTSL 2020

Kanwil BPN Sumbar ok

Sugawa.id – Pandemi Covid-19 tak menyurutkan langkah jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Sumatera Barat (Sumbar) terus menyelesaikan kewajibannya terkait legalisasi aset yang ditugaskan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Buktinya, dari target sertifikasi redistribusi tanah atau reforma agraria sebanyak 5.411 bidang sudah terealisasi 4.875 bidang. ”Meski di tengah keterbatasan karena Pandemi Covid-19, target reforma agraria yang sudah kami selesaikan mencapai 90,09 persen,” ujar Kepala Kanwil BPN Sumbar Saiful, Sabtu (28/11).

Bahkan, target pemetaan atau Peta Bidang Tanah (PBT) sebanyak 59.952 bidang sudah terealisasikan sebanyak 68.433 bidang atau 114,15 persen. ”Kalau PBT sudah melebihi target atau 114,15 persen,” ujarnya. Sedangkan untuk pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebanyak 16.700 bidang sudah terealisasi sebanyak 15.509 bidang (91,56 persen). Untuk pensertifikatan Aset Barang Milik Negara (BMN) untuk 2020 sebanyak 125 bidang sudah 100 persen tercapai.

”Untuk tahun depan atau 2021, target sertifikasi BMN sebanyak 781 bidang. Kami yakin akan tercapai karena kerja keras seluruh jajaran Kanwil BPN Sumbar dan kantah-kantah,” ucapnya. Ada pun sertifikasi aset Barang Milik Daerah (BMD) dengan target 571 bidang sudah terealisasi sebanyak 433 bidang atau 75,83 persen.

”Kami juga lagi mengejar sertifikasi aset BUMN milik PT PLN yang ada di seluruh Provinsi Sumatera Barat ini. Dari target 2.513 bidang, sudah berhasil kami selesaikan sebanyak 2.045 bidang atau 81,38 persen,” ungkap Saiful.

Pencapaian lainnya, sertifikasi tanah wakaf yang berdiri dari tempat ibadah atau pemakaman yang dilakukan di seluruh Provinsi Sumbar sudah mencapai 45 persen. ”Sertifikasi tanah wakaf melalui PTSL maupun permohonan langsung pengelola aset yaitu pihak nazir wakaf ke kantor-kantor pertanahan,” tandasnya.

Saiful menceritakan kalau sertifikasi tanah di Provinsi Sumbar agak spesifik, karena kepemilikan atau pengurusan tanah di bawah kendali Mamak Kepala Waris (MKW) jika tanah tersebut berasal dari Pusako Tinggi atau tanah warisan turun-temurun. ”Jadi, jika ada pihak anak kemanakan dalam sebuah kaum yang menguasai tanah ingin mendaftarkan tanah yang dikuasainya atau tanah yang sudah diperuntukkan kepada anggota kaumnya, maka harus melalui persetujuan MKW,” ucapnya.

Meski begitu, jajaran kantor-kantor Pertanahan di Provinsi Sumbar terus memberikan pemahaman dan penyuluhan secara terus-menerus pada masyarakat adat tentang pentingnya pendaftaran tanah atau sertifikat tanah untuk kepastian hak dari tanah yang dikuasai sebagai bukti kepemilikan dan juga jadi bukti hukum terkuat. ”Salah satu agenda reformasi agraria adalah legalisasi tanah masyarakat. Dengan adanya sertifikat, kepemilikan tanah warga lebih legal. Karena pemilik, luas tanah dan batasan tanah dapat diketahui dengan jelas. Apalagi program PTSL semuanya gratis, hanya biaya materai dan pengurusan pra ke BPN,” paparnya. (ber)

Share :