FOKUS :

Selama PPKM Darurat, 1.722 Pelanggaran Terjadi di Kota Tangerang

Sekretaris Satpol PP Kota Tangerang, Agus Prasetya. (Foto: Ist)     Sugawa.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui jajaran Satpol...

BACK_BANNER_DOG

LHP Nasi Box Diserahkan Irda Kepada Kejari Depok

Untitled-1

Firmanuddin Inspektorat Daerah (Irda) Kota Depok. (Foto: Ist)

 

 

Sugawa.id – Pekan ini, Inspektorat Daerah (Irda) Kota Depok akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) nasi box yang diduga sangat besar dan janggal dalam kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Irda Kota Depok, Firmanuddin saat dihubungi melalui pesan singkat, akhir pekan kemarin.

“Tadi sebelum sholat Azhar sudah saya tanda tangani LHP-nya. Mudah-mudahan pekan ini sudah bisa diterima Kejaksaan,” kata Firman sapaan akrabnya.

Firman mengungkapkan, bahwa pemeriksaan terhadap anggaran nasi box yang dianggap besar dan janggal lantaran adanya permintaan dari salah satu penegak hukum dalam hal ini Kejari Depok. Oleh karena itu, sebuah tim dibentuk Irda Kota Depok guna menilik anggaran Covid-19 atas pengaduan masyarakat yang diminta Kejaksaan.

“Dumas (pengaduan masyarakat) -nya ke Kejaksaan. Kemudian Kejaksaan bersurat ke Irda untuk dilakukan pemeriksaannya,” jelasnya. 

Firman juga sebelumnya menerangkan, bahwa pemeriksaan anggaran khususnya makan minum belanja nasi box yang diduga besar dan janggal itu sudah dimulai sejak 26 April 2021. Hampir sebulan berlangsung, kata Firman, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim kecilnya tersebut bakal disampaikan dan diserahkan kepada Kejaksaan pada pekan pertama atau kedua Juni.

Bukan hanya itu, Firman tak merinci batas waktu pemeriksaan yang dilakukan pihaknya. Yang pasti dirinya menegaskan bila hasilnya akan diinformasikan dan diserahkan ke Kejaksaan. 

Terpisah, Ketua Sekber Aktivis Depok, Hersong Prasetyo menuturkan, bahwa dana Covid-19 berasal dari rakyat yang dimana penggunaannya juga wajib diketahui masyarakat dan harus transparan. 

“Apapun hasil pemeriksaan dari Inspektorat harus menjadi trigger keuangan yang dikelola aparatur sipil negara (ASN). Apabila hasil pemeriksaan itu tidak transparan tentu kami yang mengawal kasus ini dan atas nama masyarakat kami akan melakukan gerakan (demonstrasi),” imbuhnya. 

“Kami juga akan menanyakan kepada pihak Kejaksaan mengenai LHP tersebut,” pungkasnya.(ter)

Share :