FOKUS :

Makna 12.21 dan indoposco.id

Media indoposco.id launching pada Senin, 1 Februari 2021 tepat pukul 12.00 WIB atau diistilahkan “12.21”. (foto: pebri yoga/indoposco.id)   Sugawa.id...

BACK_BANNER_DOG

Lewati Batas Waktu, Pelaksana Penurapan Kali Laya Diberi Denda

Screen Shot 2021-01-20 at 02.16.59

Proyek penurapan Kali Laya yang terletak di Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. (foto: sugawa.id)

 

Sugawa.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok menyatakan pelaksana penurapan Kali Laya hanya dikenakan denda atau penalti terkait belum selesainya kegiatan dari batas waktu yang sudah disepakati. Sedangkan blacklist atau daftar hitam tidak diberikan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PUPR Kota Depok Bidang Sumber Daya Air (SDA) Shinta membenarkan hal tersebut. “Denda atau penalti itu karena pihak pelaksana melampaui batas waktu yang sudah disepakati,” kata Shinta saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (19/1/2021).

Sebab, dijelaskan Shinta, pelaksana yakni CV. Marshada sudah melebihi batas pelaksana kegiatan yang dimulai dari 19 November 2020 hingga 18 Desember 2020. Maka dari itu, usai dari waktu yang ditentukan CV. Marshada harus membayar denda atau penalti atas keterlambatannya. “Dendanya 1/1000 proses pekerjaan. Kalau selesainya sampe 8 Januari 2021 tinggal dihitung aja berapa jumlahnya,” imbuh Shinta.

Untuk pembayaran sendiri, sambung dia, akan dibayarkan pada anggaran biaya tambahan (ABT) 2021.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) SDA PUPR Kota Depok yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deni Setiawan menuturkan, hingga 8 Januari 2021 lalu proyek penurapan Kali Laya yang terletak di Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, belum dilakukan Provisional Hand Over (PHO). Namun, konsultan supervisi yakni PT. Ardia Mandiri sudah melakukan pengukuran atau pemeriksaan terhadap hasil suatu pekerjaan bertujuan untuk mengetahui capaian dari kemajuan pekerjaan. “Progress sampai waktu ini sudah mencapai 85 persen,” ujar Deni saat ditemui di ruang kerjanya yang didampingi Kepala Seksi (Kasi) SDA PUPR Kota Depok, Bahtiar, beberapa waktu lalu.

Saat ditanya terkait tugas konsultan supervisi itu apa, Deni menjawab, mengawasi seluruh kegiatan sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Namun ketika ditanya mengenai koordinasi yang seharusnya ke dinas atau pihak lain, masih katanya, tentunya koordinasinya ke dinas bukan ke pihak lain. “Tugas konsultan supervisi itu ialah mengawasi seluruh kegiatan sesuai RAB. Koordinasinya langsung ke dinas bukan pihak lain,” paparnya.

Baik Deni maupun Shinta mengungkapkan, kegiatan penurapan Kali Laya yang dilaksanakan pada 2020 lalu didampingi tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok. “Bukan hanya penurapan Kali Laya aja yang didampingi tim Kejari Depok tapi semuanya,” tuturnya.

Di lain pihak, Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Depok, Rully Trie Prasetyo menyatakan, pihaknya hanya sebatas mendampingi suatu kegiatan yang dimohonkan karena di dinas sudah ada konsultan pengawas dan konsultan teknis. “Kami hanya mendampingi kegiatan yang dimohonkan oleh dinas. Hanya sebatas itu tugas kami,”ucap Rully di ruang kerjanya, kemarin.

Ketika ditanya soal konsultan supervisi kerap datang ke kantor selepas jam kerja, diungkapkan Rully, dia (konsultan supervisi) berkoordinasi dengan para jaksa pengacara negara (JPN). “Hanya sebatas koordinasi dengan JPN,” tandasnya. (ter)

Share :