FOKUS :

Ketika Edhy “Tersandung” Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster. Dalam kasus...

1-min

KPK Soroti Fasos-Fasum dan Aset Pemkot yang Belum Diserahkan

Grafis Hal 6

Persoalan pengelolaan aset daerah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sampai sekarang masih semeraut karena masih banyak aset itu tidak terinvetarisir oleh Pemerintah Kota menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (foto: dok/sugawa.id)

 

Sugawa.id – Persoalan pengelolaan aset daerah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sampai sekarang masih semeraut karena masih banyak aset itu tidak terinvetarisir oleh Pemerintah Kota (Kota). Inilah yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator Wilayah II Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwandha mengaku, jika sorotan itu telah lama dipantau. Mengingat, klaim terhadap aset daerah ini belum tertata rapi oleh Pemkot Tangsel. Dan itu pula yang dapat menyebabkan aset tersebut hilang atau dapat diklaim masyarakat.

“Pendataannya dan pengelolaannya masih belum rampung. Ini yang sangat kami sayangkan, karena aset itu dapat dimanfaatkan Pemkot Tangsel membangun fasilitas publik. Memang sudah lama ini disoroti KPK,” katanya, Kamis (20/8/2020).

Masih segar dalam ingatan Asep, salah satu yang paling di soroti adalah aset lahan Pasar Ciputat yang tak kunjung diselesaikan Pemkot Tangsel. Dimana terdapat ratusan Kepala Keluarga (KK) yang mengantongi Surat Pelepasan Hak (SPH) atas sejumlah lahan saat statusnya masih di bawah Pemkab Tangerang. Bahkan serah terima aset ini pun belum terlaksana.

“Nah ini yang sangat riskan hilang. Harusnya saat pemekaran pendataan aset itu diselesaikan. Sekarang ini revitalisasi pasar ini menjadi terkendala karena ada warga yang punya legalitas atas lahan di sana,” paparnya.

Menurutnya, revitalisasi Pasar Ciputat terganjal oleh kepemilikan SPH warga di lokasi yang sama. Warga menuntut pembayaran ganti rugi jika lahan digusur untuk revitalisasi. 

“Di sisi lain, Pemkot tidak boleh menggunakan anggaran yang ditujukan untuk membebaskan asetnya sendiri. Makanya semua program kerja yang dicanangkan terganjal,” ujar Asep.

Selain itu pula, kata Asep, dari pengawasan yang dilakukan KPK terdapat 1.000 pengembang hunian yang menanamkan investasi di bidang properti. Namun dari total itu hanya 500 yang menyerahkan fasos-fasum ke Pemkot Tangsel, sisanya, para pengembang belum juga menyerahkan aset tersebut.

“Itu pun masih banyak yang belum diserahkan ke Pemkot untuk menjadi aset daerah. Seharusnya Pemkot menegur dan meminta aset itu ke investor properti perumahan. Ini merupakan kewajiban pengembang ke pemerintah daerah,” ucapnya.

Dengan tingginya persoalan pengelolaan aset yang belum dituntaskan Pemkot Tangsel, sambung Asep, KPK mendorong pembahasan dan inventarisir aset itu segera diselesaikan. KPK pun memberikan estimasi waktu satu bulan bagi Pemkot Tangsel menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut. Kata dia pun, persoalan pendataan dan pengelolaan aset itu terjadi di Kabupaten/Kota Tangerang.

“Kami dorong agar diinventarisir, segera diberikan. Karena ini permasalan yang sudah lama, kami minta satu bulan kedepan harus rampung. Termasuk rencana pembangunan PLTSa Cipeucang di Serpong, sama pengelolaan jaminan kesehatan daerah,” imbuhnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tangsel Warman Syahnudin menyatakan pendataan dan pengelolaan aset tersebut sedang dikerjakan jajarannya. Dia berkata, ada sejumlah kesulitan yang dihadapi pihaknya dalam mendata aset peninggalan Pemkab Tangerang. Sebab, aset tersebut merupakan hibah dari masyarakat. 

Sehingga ruislag aset tersebut pun tak dapat dilakukan Pemkot Tangsel.

“Itu yang sampai sekarang belum dapat ditangani. Makanya kami sudah kerja sama dengan BPN untuk menerbitkan sertifikat terhadap aset yang sudah terdata. Saat ini tim pendataan itu sudah berjalan menangih fasos-fasum dari pengembang perumahan,” ungkapnya. (ndi)

Share :