FOKUS :

Mahfud MD Minta Aparat Usut Kasus Syekh Ali Jaber Secara Tuntas

Menko Polhukam Mahfud MD. (foto: terkini)   Sugawa.id – Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat baik aparat keamanan maupun intelijen...

1-min

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan SMK Negeri 7 Tangsel

Grafis Hal 6

Ilustrasi KPK. (foto: sugawa.id)

 

Sugawa.id – Lembaga swadaya masyarakat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secepatnya mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SMK Negeri 7 Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Alasannya kasus yang dilaporkan oleh Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) itu mandek setahun lebih dan belum diusut oleh lembaga antirasuah tersebut. Apalagi kerugian negara dari kegiatan itu mencapai puluhan miliar.

Direktur Eksekutif ALIPP Udaya Suhada mengatakan, desakan itu diajukan pihaknya karena kasus yang dilaporkan itu tidak diproses. Padahal semua alat bukti kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SMK Negeri 7 Tangsel ini telah diserahkan. Apalagi pihaknya sudah dua kali mendatangi Kantor KPK untuk mengawal penanganan kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten tersebut.

“Kasus ini resmi kami laporkan ke KPK pada akhir 2018 dan sampai sekarang belum ada progresnya. Makanya kami meminta laporan itu ditindaklanjuti. Sudah dua kali kami ke gedung KPK ini untuk tanyakan itu, tetapi jawabannya masih diproses,” katanya, Kamis (06/08/2020).

Menurutnya, desakan pengusutan kasus dugaan korupsi pengedaan lahan SMK Negeri 7 Tangsel tahun anggaran 2017 itu menelan kerugian negara sebesar Rp10,6 miliar. Dana pembebasan lahan itu di duga dibagi-bagi oleh pejabat Disdikbud Provinsi Banten.

“Memang sebesar itu APBD yang dicak rata oleh pejabat Disdikbud. Jadi harus diusut karena posisi lahan sekolah itu rawan di gugat oleh pemilik tanah,” ujar Suhada.

Dijelaskan Suhada, dari berkas dokumen yang dilaporkan ALIPP ke KPK itu diketahui proyek pengadaan lahan SMK Negeri 7 Tangsel tersebut dianggarkan pada APBD Provinsi Banten 2017 dengan nilai sebesar Rp17,9 miliar. Pengadaan lahan itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten No.596/Kep-453-Huk/2017 yang ditandatangani Gubernur Banten Wahidin Halim pada tanggal 29 November 2017. 

SK itu terbit berdasarkan nota dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten Nomor 800/7262-Dindikbud/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Draf SK Penetapan Tim Koordinasi Pengadaan Lahan/Tanah. Lahan untuk pembangunan SMK Negeri 7 Tangsel itu terletak di antara Jalan Cempaka III, RT 002/003 dan Jalan Punai I, RT.007/008, Bintaro Jaya, Sektor II, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur.

“Dari sini barulah muncul permasalahan. Karena posisi lahannya tidak memiliki akses untuk siswa hilir mudik. Kalau mau masuk ke sekolah harus lewati gang rumah warga,” paparnya.

Tak sampai disana, lanjut Suhada, dalam dokumen nilai ganti rugi (NGR) tanah seluas 6.000 meter tersebut dibayar Pemprov Banten sebesar Rp2.997.000/meter atau total Rp17,9 miliar yang tertuang dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dana tersebut pun dicairkan dan dikirimkan ke rekening pemilik lahan bernama Sofia M Sujudi Rassat yang berdomisili di Jalan Salemba Tengah, Nomor 16, RT001/005, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Namun dalam kwitansi pembayaran yang diterima pemilik lahan pada 29 Desember 2017 hanya sebesar Rp7,3 miliar. 

“Nah Rp10,6 miliar ini raib dan tidak jelas keberadaannya. Yang mencairkan dana itu oknum Disdikbud Provinsi dan dikirim ke rekening bank BCA KCP Tanah Abang 2 Nomor 6540068397 milik Kuasa Pemilik Tanah bernama Agus Kartono. Nah pemilik tanah tidak pernah menguasakan lahan itu ke siapa pun,” ungkapnya.

Selain itu, sambung Suhada, ALIPP juga telah mendapat informasi bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan audit investigasi atas pengadaan lahan SMKN 7 Tangsel itu. Kata dia, hasil audit investigatif tersebut dituangkan BPKP melalui laporan Nomor LHAI-23/PW30/5/2020 pada 24 Januari 2020. Pengadaan lahan yang menelan anggaran sekira Rp17,9 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp10,6 miliar.

“Audit investigasi ini permintaan dari KPK setelah menerima laporan dugaan korupsi dari kami. Kami juga sudah punya salinan berkas itu. Jadi mau tunggu apa lagi KPK baru akan mengusut kasus ini,” ucapnya.

Suhada pun berharap, KPK segera mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SMK Negeri 7 Tangsel yang dikerjakan Disdikbud Provinsi Banten. Karena hal itu untuk membuktikan kridibelitas KPK di mata masyarakat dalam memberantas korupsi. Apalagi, Provinsi Banten merupakan zona merah kasus korupsi tertinggi di Indonesia.

“Ini adalah momentum yang tepat bagi KPK untuk membangun kembali kepercayaan publik yang belakangan merosot. Masalah korupsi di Banten sudah merebak kembali. Karena itu, KPK harus segera menindaklanjuti temuan BPKP yang telah kami laporkan ke KPK tahun lalu,” imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah terkait hal itu Pelaksana Tugas (Plt) Disdikbud Provinsi Banten, M Yusuf belum merespon hal tersebut. Beberapa kali nomor ponselnya dihubungi orang nomor satu di instansi pendidikan Provinsi Banten ini tidak merespon. (ndi)

Share :