FOKUS :

Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Harus Jalan

Rapat kerjasama rencana UKW dan ToT antara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga UKW UPDM. (Foto: Ist)    ...

BACK_BANNER_DOG

Korupsi Dana Hibah, Kejari Tahan Ketua KONI Kota Tangsel

Untitled-2

Ketua KONI Tangsel Rita Juwita (RJ) ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Tangsel setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah Rp1,1 miliar lebih. (Foto: ANTARA)

 

 

 

Sugawa.id – Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan (Kejari Tangsel) menetapkan tersangka dan menahan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangsel, Rita Juwita (RJ), terkait kasus korupsi dana hibah Rp1,1 miliar lebih. Rita dianggap melakukan kongkalikong dengan Bendahara KONI Kota Tangsel Suharyo, memanipulasi laporan keuangan tahun anggaran 2019.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rita langsung ditahan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Tangerang. Penyidik Kejari Kota Tangsel menahan Rita karena dikhawatirkan akan melarikan diri dan menghilangkan alat bukti.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Tangsel, Aliyansah mengatakan, Rita dan Suharyo dijadikan tersangka karena dinilai yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. “Dari hasil pengembangan, hari ini kita menetapkan satu tersangka lagi. Inisialnya RJ, menjabat sebagai Ketua KONI Kota Tangsel,” kata Aliyansah, Kamis (10/6/2021).

Aliyansah menjelaskan, penahanan Rita di Lapas Wanita Tangerang, dilakukan selama 20 hari ke depan, terhitung Kamis (10/6/2021). Kajara juga menyatakan masih terbuka peluang adanya tersangka lain.

“Modusnya sama, memanipulasi laporan pertanggungjawaban dana hibah yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,1 miliar lebih. Dia berperan memanipulasi pertanggungjawaban,” ujar Aliyansah.

Rita diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Juncto 55 ayat 1 KUHP Pasal 2 atau 3 Juncto Pasal 18 UU 31/99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Sebagaimana diubah dan ditambah UU RI No 20 Tahun 2021 sebagaimana diubah atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Ancamannya minimal 1 tahun, maksimal 4 tahun,” ujarnya. (dam)

Share :