FOKUS :

Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Harus Jalan

Rapat kerjasama rencana UKW dan ToT antara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga UKW UPDM. (Foto: Ist)    ...

BACK_BANNER_DOG

Kepala Perangkat Daerah Harus Proaktif dalam Evaluasi Perencanaan Penganggaran 

Untitled-4

Wali Kota Depok, Mohammad Idris. (Foto: Ist)

 

 

Sugawa.id – Wali Kota Depok Mohammad Idris meminta Kepala Perangkat Daerah (PD) agar proaktif dalam mengevaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2021. 

“Setelah kemarin bersama Badan Pengawasan Keuangan Daerah (BPKD) Jawa Barat mengevaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Depok Tahun anggaran 2021, saya harap Kepala PD proaktif. Serta di bawah kendali Sekda dan Bappeda agar bisa berkomunikasi secara terbuka, transparan yang arahnya ke pembenahan atau perbaikan,” kata Idris, Kamis (27/5/2021).

Ia menjelaskan, bahwa program serta anggaran yang direncanakan harus efisien dan efektif. Selain itu, harus memperhatikan sinkronisasi dengan kebijakan di Jawa Barat dan Pusat.

“Jangan sampai ada kebijakan yang berbeda dengan pemerintah provinsi dan pusat,” imbuhnya. 

Idris menuturkan, kalau evaluasi kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebab terdapat sejumlah penyelarasan yang harus dilakukan lantaran ada perbedaan dasar peraturan yang digunakan. 

Dokumen evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Kota Depok 2021, sambung dia, disusun dengan menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021.

“Sedangkan dengan hadirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomer 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengharuskan Kota Depok untuk menyelaraskan dengan peraturan yang baru,” jelasnya.

Adanya peraturan tersebut, dijelaskan Idris, berdampak pada perbedaan kodefikasi, uraian program dan sub kegiatan yang diatur secara rinci, hingga dilakukan pemetaan kedua. Namun, indikator kinerja program kegiatan masih mengacu pada RPJMD 2016-2021 yang dalam penyusunan dan perencanaan tidak mengenal sub kegiatan.

Masih kata dia, hal ini menyebabkan ketidakkonsistenan antara dokumen RPJMD dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD). Agar proses penyelarasan berjalan dengan baik, Mohammad Idris mengimbau kepada Kepala PD untuk membantu BPKD dalam proses evaluasi ini.

“Semangat kinerja harus kita tingkatkan. Potensi evaluasi perencanaan dan penganggaran untuk efisiensi, efektivitas dan sinkronisasi,” pungkasnya. (ter)

Share :