FOKUS :

Darurat Stok Darah, PMI Gelar Gebyar Pekan Kemanusiaan

Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten menggelar Gebyar Pekan Kemanusiaan Banten Berdonor. (Foto: Ist)     Sugawa.id – Banten memasuki...

BACK_BANNER_DOG

Keluarga Korban Asusila Gereja Katholik Depok Puas Pelaku Divonis 15 Tahun

WhatsApp Image 2020-07-08 at 13.24.31

Sugawa.id – Keluarga korban asusila anak di salah satu gereja Katholik di Kota Depok, Jawa Barat, menyatakan puas atas hukuman yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun (42) selama 15 tahun penjara. Pernyataan itu disampaikan kuasa hukum korban, Azas Tigor Nainggolan di Pengadilan Negeri (PN) Depok.

Majelis hakim yang diketuai Nanang Herjunanto dengan anggota Nugraha Medica Prakasa dan Eko Julianto menyatakan, terdakwa Syahril terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman selama 15 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Selain itu, terdakwa juga diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp 6.524.000 subsidair tiga bulan penjara dan kepada korban kedua sebesar Rp 11.520.639 subsidair tiga bulan penjara.

“Keluarga puas dengan hukuman yang dijatuhi majelis hakim, artinya ini merupakan hukuman maksimal yang dikenakan kepada terdakwa sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungam anak,” ujar Tigor.

Vonis tersebut, kata Tigor, lebih tinggi dari pada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang dimana hanya menuntut terdakwa selama 11 tahun penjara. Kasus ini berawal setelah tiga korban melaporkan perbuatan Syahril sekitar pertengahan tahun 2020 lalu. Dan, pada Senin (5/10/2020) Syahril mulai menjalani persidangan di PN Depok. Dalam sidang, JPU Siswantiningsih membacakan dakwaan terhadap Syahril melalui persidangan yang berlangsung secara virtual dan tertutup.

Syahril didakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP,” ungkap Siswatiningsih dalam dakwaannya. (ter)

Share :