FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Kejati Diminta Usut Kasus Pungli di Kanwil Kemenag Banten

Massa Webiner melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejati Banten. (Sugawa.id)

Sugawa.id – Sejumlah massa yang tergabung dalam aliansi Wadah Ekspresi Barisan Independen Nasionalis Religius (Webiner) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung kejaksaan tinggi (Kejati) Banten, Serang, Senin (7/9/2020). Dalam aksinya, massa Webiner mendorong Kejaksaan Tinggi Banten untuk menuntaskan kasus-kasus pungutan liar (Pungli) dan Gratifikasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Banten.

“Kami mendorong agar Kejati mengusut tuntas oknum-oknum di internal Kanwil Kemenag Provinsi Banten yang bermain-main di dana bantuan dan dugaan adanya nepotisme di internal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten,” ujar Koordinator Aksi Lapangan Webiner Ahmad Jayani.

Webiner menduga ada sejumlah pungli dan gratifikasi yang dilakukan oknum karena lembaga itu sudah diaudit Inspektorat Jenderal Kementrian Agama Nomor 138/B.II/PP.I/2020 yang telah ditandatangani Menteri Agama tanggal 5 Agustus 2020. Karena itu Webiner meminta agar Kakanwil Kemenag Provinsi Banten A Bazari Syam untuk mundur dari jabatannya.

“Kalau punya malu lebih baik mundur dengan terhormat, biar Lembaga Urusan Agama terjaga kesuciannya. Lembaga urusan agama adalah lembaga suci dan tidak boleh diisi oleh orang-orang kotor,” tegasnya.

Jayani menyatakan lembaganya juga menduga ada oknum yang telah melakukan pelanggaran di antaranya “jual beli” jabatan dari mulai pengangkatan kepala madrasah, kepala KUA, Eselon IV dan Eselon III. Penyalahgunaan Rekrutmen Petugas Haji serta pengorganisir kekuatan Kemenag untuk memenangkan anak Kakanwil menjadi DPR RI Periode 2019-2024 dari PPP dan mengkondisikan Proyek dari Proyek SBSN sampai cetak spanduk perusahaan yang dimenangkan adalah milik anak Kakanwil.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 138/B.II/PP.I/2020 yang diterima wartawan, ada pejabat Kanwil Kemenang Banten yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun karena terbukti melanggar ketentuan pasal 3 angka 4 dan angka 17 serta pasal 4 angka 1 dan angka 5 peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010.

Sampai berita ini diturunkan, Kakanwil Kemenag Provinsi Banten A Bazari Syam belum berhasil dimintai konfirmasinya.(Bul)

Share :