FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Kejari Depok Musnahkan Barang Bukti Narkoba dan Sajam

barang bukti narkoba ok

Pemusnahan barang bukti di Kejari Depok (sugawa.id)

Sugawa.id – Kejari Depok memusnahkan barang bukti perkara tindak pidana umum yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Barang bukti yang dimusnahkan itu berasal dari 347 kasus sejak 2018 sampai 2020. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari ganja dengan berat netto 7.492,5751 gram atau 7,4 kilogram, sabu dengan berat netto 985,9153 gram.

Selain itu, obat tramadol sebanyak 60 butir, excaty sebanyak 83 butir, senjata air softgun sebanyak dua buah beserta empat butir peluru, celurit 11 buah, golok tiga buah, pisau lima buah, linggis empat buah, parang satu buah dan gergaji satu buah.

Kepala Kejaksaan Negeri Depok Sri Kuncoro menjelaskan, pemusnahan barang bukti merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pihaknya selaku eksekutor dalam penanganan perkara pidana umum.  “Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam tugasnya, selain melakukan penuntutan, kejaksaan juga bertugas sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan ini untuk menghindari penumpukan barang bukti yang ada di kejaksaan,” kata Sri Kuncoro, Rabu (14/10/2020).

Sementara Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan Kejari Depok Ivan Rinaldy mengatakan, barang bukti berupa sabu dan psikotropika pemusnahannya dengan cara melarutkan dengan blender dan air panas.  “Barang bukti lainnya dimusnahkan dengan cara dihancurkan dan dibakar. Sementara untuk senjata tajam dengan menggunakan alat pemotong,” ujar Ivan.

Kegiatan pemusnahan barang bukti, sambung Ivan, merupakan upaya kejaksaan dalam mendukung program pemerintah meminimalisir dan mengantisipasi maraknya peredaran narkoba. “Selain itu, kegiatan ini juga sebagai upaya kejaksaan dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.(ter)

Share :