FOKUS :

Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Harus Jalan

Rapat kerjasama rencana UKW dan ToT antara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga UKW UPDM. (Foto: Ist)    ...

BACK_BANNER_DOG

Kasus Korupsi Masker Terkuak, WTP Provinsi Banten Dipertanyakan

Untitled-2

Ilustrasi. (Foto: pixabay)

 

 

 

Sugawa.id – Pengamat kebijakan publik Banten Ojat Sudrajat mengaku miris dengan maraknya kasus korupsi di Pemprov Banten yang memiliki tagline Akhlakul Kharimah ini. Apalagi, di tengah euforia predikat opini Wajar Tanpa Pengeculaian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dan pemberian opini WTP untuk Pemprov Banten, proses penyelidikan ke penyidikan atas proyek pengadaan masker senilai Rp 3,3 miliar yang kembali dilakukan oleh Kejati Banten,” sindir Ojat, Selasa (25/5/2021).

Sebelumnya juga sudah mencuat dua kasus lain yakni kasus Pengadaan Lahan Samsat Malingping milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan kasus Dana Hibah Ponpes Banten di Biro Kesra.

Ojat menilai ada Opini WTP atas laporan keuangan Pemprov Banten Tahun Anggaran 2020 oleh BPK RI perlu dipertanyakan. Karena diduga ada  “permainan” dalam pemberian predikat WTP tersebut menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Saya curiga, jangan-jangan sampling yang dipakai oleh BPK untuk memeriksa penyajian laporan keuangan ditujukan pada OPD-OPD tertentu yang diarahan oleh Pemprov Banten  agar mendapatkan predikat WTP,” kata Ojat.

“Bahwa benar, opini WTP  hanya terfokus pada penyajian laporan keuangan Pemprov Banten. Akan tetapi hal tersebut juga harus disertai dengan adanya audit yang dilakukan oleh BPK, bahkan ada temuan yang dilakukan pada saat audit tersebut.,” sambungnya.

Ia menambahkan, audit yang dilakukan oleh BPK untuk tahun anggaran 2020 misalnya, justru tidak dilakukan padahal yang justru disorot oleh para aktivis seperti DBH (Dana Bagi Hasil), Hibah ponpes, pengadaan lahan samsat, dan penanggulangan Covid 19 yang kerap dikritik dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum oleh kalangan aktvis.

Sementara akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Ikhsan Ahmad mengaku tidak terkejut terkuaknya kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi langkah Kejati Banten yang mengusut kasus dugaan korupsi di Dinkes Banten tersebut dan Kejati dinilai sudah tepat melakukan penyidikan terhadap dugaan melawan hukum pengadaan masker pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten. “Saya berharap Kejati Banten dapat mengungkap kasus pengadaan masker ini sampai tuntas,’ ujarnya. 

Ikhsan mengaku mendapatkan informasi, bahwa pengadaan masker ini merupakan dana BTT (Bantuan Tak Terduga) untuk penanggulangan Covid-19 di Provinsi Banten. “Apabila Kejati Banten dapat mengungkap ini sampai tuntas, maka ini menjadi hal yang fantastis. Dimana pelaku dapat dijerat dengan hukuman mati,” katanya. 

Selain itu, kata Ikhsan, pengadaan masker ini diduga adanya indikasi harga yang tidak wajar sehingga berpotensi kepada dugaan korupsi. “Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, bahwa dugaan kemahalan harga tersebut diduga sampai setengahnya. Sehingga sangat wajar apabila Kejati Banten menaikkan status ke tahap penyidikan,” tukasnya.(yas)

Share :