FOKUS :

Razman : Kejaksaan Depok, Jangan Bermain Kasus Dugaan Korupsi Damkar

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok. (Foto: Ist)     Sugawa.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok diingatkan untuk...

BACK_BANNER_DOG

Kasus Hibah Ponpes, JPMI Laporkan Gubernur Banten ke KPK

Untitled-1

Gubernur Banten Wahidin Halim secara resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan korupsi pemotongan dana hibah untuk pondok pesantren (Ponpes) tahun 2020. (Foto: Ist)

 

 

Sugawa.id – Gubernur Banten Wahidin Halim secara resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan korupsi pemotongan dana hibah untuk pondok pesantren (Ponpes) tahun 2020.

Koordinator Presidium Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI), Deni Iskandar mengatakan, pihaknya secara resmi mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jl. Kuningan Persada, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Rabu (28/4/2021).

Kedatangan JPMI ke KPK, kata Deni, untuk melaporkan Gubernur Banten, Wahidin Halim, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktabar dan Kepala Badan Pengelola Anggaran dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Ponpes yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten 2020 yang saat ini tengah menjadi sorotan publik.

“Hari ini kita datang ke KPK, melaporkan Gubernur Banten Wahidin Halim, Sekda, dan kepala BPAKD terkait dugaan kasus korupsi dana hibah pondok pesantren. Dalam laporan itu, kami meminta agar KPK turun tangan, karena ini bukan lagi korupsi biasa, akan tetapi skandal mega korupsi,” kata Deni

Diketahui kasus dugaan korupsi penyaluran dana hibah pondok pesantren itu, saat ini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Sebanyak tiga orang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Selain itu, penyaluran dana hibah Ponpes dengan alokasi anggaran sebesar Rp 117 miliar itu, terdapat sebanyak 514 Ponpes yang memiliki nama sama alias fiktif.

Menurut Deni, kendati persoalan penyaluran dana hibah Ponpes sudah ditangani Kejati Banten, namun hal tersebut seharusnya tidak menghalangi KPK untuk tidak mengusut tuntas perkara tersebut.

Deni menambahkan, KPK lebih mempunyai wewenang untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana hibah Ponpes tersebut.

“Secara prinsip, kita percaya Kejati Banten. Akan tetapi KPK juga punya wewenang yang kuat untuk mengusut tuntas persoalan ini. JPMI berharap, dengan turunnya KPK mengusut tuntas kasus ini, semuanya akan terlihat terang benderang. Karena apabila ini tidak diusut tuntas, maka efek dominonya ke citra umat Islam. Karena ini dana hibah untuk pesantren,” katanya.

Deni menduga kuat bahwa, Wahidin Halim selaku kepala daerah, mempunyai andil besar dalam persoalan ini.

“Bagi saya, kalau hari ini gubernur bicara di publik soal ini, dengan seolah-olah tidak tahu-menahu, dan kecewa. Sebenarnya itu secara tidak langsung, Gubernur Wahidin Halim sudah mempermalukan dirinya sendiri,” katanya

Bagaimanapun, kata Deni, persoalan penyaluran hibah Ponpes ini, ada tangan tangan Wahidin Halim. Tanpa ada tanda tangan Wahidin Halim selaku Gubernur Banten, tidak akan ada program itu.

“Jadi kami berharap, dengan turunnya KPK ke Banten, bisa mengusut dan menangkap pemain intinya. Karena di balik ini semua, ada aktor intelektual, dan kami percaya, KPK bisa mengurai hal tersebut,” pungkas Deni. (dam)


Share :