FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Kampanye Pilkada Tangsel Picu Kenaikan Kasus Covid 19

Print

Kotak Suara (ilustrasi)

Sugawa.id – Bawaslu mendesak Bawaslu dan KPU Tangsel mengevaluasi kampanye tatap muka yang dilakukan oleh tiga pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Alasannya, kegiatan pengenalan visi dan misi ke masyarakat memicu kenaikan kasus penularan Covid-19.

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, evaluasi tersebut harus dilakukan untuk memberikan teguran hingga sanksi bagi paslon mengingat kegiatan pertemuan terbatas dengan masyarakat ini telah membuat kasus penularan virus Corona meningkat.

“Kami sudah minta kedua lembaga itu melakukan evaluasi dan harus bertindak cepat. Ini dapat membuat lebih besar lagi kasus penularan Covid melalui kampanye terbatas itu,” kata Fritz.

Tak sampai di sana, Fritz mengungkapkan, dari data Bawaslu RI terdapat 13 Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan kasus penularan Covid-19 saat menggelar kampanye terbuka dalam Pilkada serentak. Dimana pada peringkat pertama di duduki Kota Tangsel dengan kenaikan mencapai 59 kasus sampai 6 Oktober 2020.

“Memang yang paling tinggi kasus penularannya di Tangsel, pada kampanye periode pertama jumlah positif Covid mencapai 26 kasus, dan di periode kedua mencapai 85 kasus. Jadi ini harus diwaspadai karena kampanyr terbuka ini menjadi kluster penularan virus Corona,” paparnya.

Ketua KPU Tangsel Bambang Dwitoro mengakui, banyaknya penularan Covid-19 di masa kampanye terbuka itu lantaran kurangnya minat paslon menggunakan kampanye daring. Alasan yang dikemukakan paslon penggunaan kampanye daring ini terkendala jaringan internet, terbatasnya kuota peserta dan penyelenggara. Hingga keterbatasan kemampuan peserta dan penyelenggara kampanye dalam menggunakan gawai serta fitur.

“Benar ada peningkatan Covid karena paslon tidak minat dengan kampanye daring. Kami juga tidak dapat memaksakan mereka menggunakan kampanye model ini. Lagi pula di PKPU tidak ada larangan terhadap kampanye terbatas ini,” ungkapnya.

Terkait pemberian sanksi pada paslon yang melanggar kampanye terbatas itu, kata Bambang, ada di tangan Bawaslu Tangsel. Artinya, lembaga itu memiliki kewenangan penuh untuk menghentikan kampanye atau pun memberikan sanksi bagi paslon. KPU Tangsel lanjut Bambang, hanya memantau penerapan PKPU saja.(ndi)

Share :