FOKUS :

Ketika Edhy “Tersandung” Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster. Dalam kasus...

1-min

Kakanwil BPN Banten Siap Investigasi Soal Keluhan Warga Tangsel

kakanwil bpn banten ok

Kakanwil ATR/BPN Banten Andi Tenri Abeng (pribadi)

Sugawa.id Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN Banten Andi Tenri Abeng membantah adanya pungutan dana dan juga perbedaan perlakuan antara warga biasa dan notaris di BPN Tangsel. Namun dia menyatakan akan menginvestigasi jika memang informasi yang dikeluhkan warga benar.

“Nggak ada (beda pelayanan dan pungutan -Red), apalagi kalau masyarakat langsung, semua dilayani di loket dengan baik,” kata Kepala Kanwil BPN Banten Andi Tenri Abeng kepada Sugawa.id, Kamis (22/10/2020).

Dia menyatakan akan menyelidiki keluhan dari masyarakat tersebut. “Kasihkan datanya ke saya, pasti saya telusuri. Kalau ada oknum yang bermain pasti saya tindak,” ujarnya.

Kakanwil BPN Banten ini menyatakan selama ini ada oknum yang selalu mengatasnamakan petugas yang meminta macam-macam. “Saya harap masyarakat datang langsung, jangan lewat perantara,” tuturnya.

Andi Tenri Abeng menyatakan selama dirinya menjabat, dia telah banyak melakukan banyak perubahan dan perbaikan dalam pelayanan di BPN Tangsel. “Jadi tidak ada lagi hal-hal seperti yang dituduhkan,” katanya.

Sebelumnya seperti diberitakan Sugawa.id, pelayanan pengurusan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dilakukan BPN Tangsel dikeluhkan masyarakat. Karena ada sertifikat yang sudah dua tahun pengurusannya tidak selesai. Sejumlah warga bahkan mengaku sudah menyetorkan dana kepada petugas ATR/BPN Tangsel.

Nunung (67), warga Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur misalnya, mengaku hampir dua tahun sertifikat tiga tanah milik anaknya tidak ditindaklanjuti oleh BPN Tangsel. Sementara dia telah menyetorkan sejumlah uang kepada petugas di BPN Tangsel untuk segera memproses sertifikat tersebut.

Wakil Kordinator Tangerang Transparancy Public Watch (TRUTH) Jupri Nugroho menuturkan, TRUTH mencatat sedikitnya ada 75 bidang milik warga di Kecamatan Pondok Aren dan Setu yang belum mendapat kejelasan soal sertifikatnya meski sudah mendaftarkan program PTSL cukup lama.(wib)

Share :