FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Kadis Pendidikan Jabar Jadi Pjs Wali Kota Depok

dedi-supandi Depok ok

Pjs Wali Kota Depok Dedi Supandi (Warta Kota)

Sugawa.id– Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi ditunjuk sebagai Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Depok oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Itu dikarenakan Mohammad Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna (Wali Kota dan Wakil Wali Kota) maju di pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020 mendatang. 

“Pak Gubernur sudah menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menjadi Pjs Wali Kota. Tugas Pjs Wali Kota Depok ini menjalankan roda pemerintah agar tidak vakum,” kata Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono, Senin (28/9/2020).

Hardiono menuturkan, Dedi diberikan tanggung jawab dan mandat oleh Gubernur untuk menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan program yang telah tertuang dalam APBD Kota Depok. “Beliau terhitung mulai 26 September hingga 5 Desember sebagai Pjs setelah dikukuhkan, Jumat (25/9) di Bandung,” imbuhnya.

Selama 71 hari menjabat, kata Hardiono, Dedi harus melanjutkan roda pemerintah di Kota Depok.  “Karena beliau menjabat sebagai Kadisdik Provinsi Jawa Barat, kami berharap persoalan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Depok juga menjadi perhatian. Selain masalah Covid-19 yang kita hadapi sekarang,” ujarnya. 

Selain persoalan tersebut, masih kata dia, Dedi juga dituntut untuk mengawal pelaksanaan Pilkada Kota Depok dengan baik. Yakni dengan protokol kesehatan secara ketat di masa pandemi Covid–19. 

“Tidak kalah penting Pjs Wali Kota Depok dan Wakil Wali Kota Depok bisa menegakkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN. ASN tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon,” tandasnya.

Dedi Supandi dalam keterang tertulisnya mengatakan dirinya akan langsung menyesuaikan diri terhadap program kerja Pemkot Depok. Di antaranya melakukan koordinasi bersama perangkat daerah (PD) untuk meneruskan program kerja yang belum sempat dijalankan.

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tentu harus siap ditempatkan dimana saja. Bersama-sama dengan Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemkot Depok, kami akan mengawal keberlangsungan kebijakan Kota Depok untuk dua bulan setengah ke depan,” papar Dedi. (ter)

Share :