FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

Kadis DLHK Bantah Alun-alun Depok dalam Kondisi Rusak

Alun2 Depok ok

Alun-alun Kota Depok (Sugawa.id)

Sugawa.id – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok Eti Suryahati membantah kalau sarana dan prasarana (sapras) di alun-alun Grand Depok City, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok rusak. Pelarangan terhadap wartawan yang mencari kebenaran informasi dari warga itu murni karena faktor pandemi Covid-19.

Eti menegaskan tidak diperbolehkan siapa pun memasuki sarana prasarana di alun-alun Kota Depok oleh securiti dilatarbelakangi untuk menghindari terjadi kerumunan bukan karena ada kerusakan seperti anggapan warga.

“Bukan rusak Mas, semuanya terawat dengan baik. Kami hanya hhawatir masyarakat berkerumun di alun-alun pada masa pandemi,” ujar Eti, Selasa (13/10/2020).

Sebelumnya seperti diberitakan alun-alun yang baru diresmikan 12 Januari 2020 lalu ditutup oleh DLHK Kota Depok. Sejumlah masyarakat sekitar merasa heran mengapa alun-alun tersebut ditutup total dan dijaga oleh sekuriti. Beberapa warga menyatakan bahwa ditutupnya alun-alun itu karena ada sarana dan prasaranan alun-alun yang rusak dan tidak terawat.

Alun-alun ini yang  merupakan salah satu janji dalam program kerja Wali Kota Mohammad Idris Abdul Shomad dan Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna untuk menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) bagi warga. Alun-alun ini dibangun dalam dua tahap dan menghabiskan anggaran sekitar Rp 360 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun 2018 dan 2019. Selepas diresmikan, alun-alun ini sempat dinikmati warga Depok. Namun berdasarkan informasi yang diterima Sugawa.id dari warga, sejumlah fasilitas di alun-alun itu mengalami kerusakan. “Kondisinya mulai tak terawat,” kata seorang warga.

Ketika Sugawa.id akan melihat langsung kondisi alun-alun yang berada dalam pengawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Alun-alun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, sejumlah tenaga pengamanan (sekuriti) melarang wartawan, termasuk Sugawa.id masuk.

“Kamu dari mana? Kami di sini hanya menjalankan perintah untuk tidak membolehkan masuk siapa pun ke area alun-alun. Yang boleh masuk ke area ini (alun-alun) hanya orang yang sudah diberi izin dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok atau DLHK,” ujar seorang Sekuriti.

Sekda Kota Depok Hardiono yang dikonfirmasi mengungkapkan bahwa alun-alun yang berada di GDC dibangun oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok. Namun untuk pengelolaan berada di bawah DLHK Kota Depok. “Yang bangun alun-alun Disrumkim. Sedangkan untuk pengelolaannya di DLHK. Kepala UPT-nya Pak Purnomo,” beber Hardiono.

Saat ditanya soal penggunaan sekuriti dan bukannya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau Banpol PP untuk menjaga alun-alun, Hardiono menyatakan hal itu adalah kewenangan dinas terkait. (ter)

Share :