FOKUS :

Selama Pandemi Covid-19, Gugatan Cerai di Depok Lebih Banyak

Pengadilan Agama (PA) Kota Depok, Jawa Barat. (foto: sugawa.id)   Sugawa.id – Pandemi Covid-19 tampaknya bukan hanya mempengaruhi perekonomian. Namun,...

BACK_BANNER_DOG

JPMI Minta Para  Santri Kawal Kasus Korupsi Hibah Ponpes Banten 

Untitled-2

Ilustrasi. (Foto: pixabay)

 

 

 

Sugawa.id – Kasus dugaan korupsi dana hibah untuk pondok pesantren  pesantren (Ponpes) tahun anggaran 2018 sebesar Rp 66 miliar lebih dan tahun anggaran 2020 sebesar Rp 117 miliar lebih saat ini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

Penyidik Kejati Banten telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus tersebut. Dua tersangka di antaranya mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Banten Irvan Santoso (IS) dan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kesra Banten Toton Suriawinata (TS).

Koordinator Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) Deni Iskandar, meminta kepada semua elemen mahasiswa dan santri di Banten, untuk bersama-sama mengawal kasus korupsi dana hibah Ponpes tersebut.  

“Jadi persoalan korupsi hibah Ponpes di Banten, harus dikawal oleh semua stakeholder dan semua elemen masyarakat, dari mulai mahasiswa maupun oleh para santri di pondok pesantren,” kata Deni, pada diskusi publik, bertajuk: ‘Banten dalam Pusaran Korupsi,” di Sodong, Pandeglang,  Selasa (1/6/2021). 

Deni juga meminta agar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen segera turun tangan mengusut tuntas persoalan korupsi tersebut, yang melibatkan rihuan Ponpes.

“Dalam hal ini, KPK harus turun ke Banten. Jangan sampai para kiai dan para alim ulama, menjadi korban kebijakan, dan menjadi tersangka semua. Jangan juga dalam pengusutan kasus ini, kemudian ada banyak Ponpes yang disegel oleh Kejati,” jelas Deni.  

Sebelumnya, JPMI secara resmi telah melaporkan kasus korupsi dana hibah Ponpes ke KPK pada Rabu, 24 April 2020. JMPI melaporkan tiga orang pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi hibah tersebut yakni Gubernur Banten Wahidin Halim, Sekretaris Daerah Al Muktabar, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rina Dewiyanti.

“Hari ini, Kejati sudah memanggil Sekda dan Kepala BPKAD. Tapi kan faktanya, Kejati tidak berani juga memanggil Gubernur Banten Wahidin Hakim,” katanya

Maka dengan itu, kata Deni, JPMI  meminta agar KPK segera turun tangan. 

“Kita tidak ingin nama para kiai penjaga gerbang Banten ini, justru dikorbankan. Ini penting, KPK harus turun tangan dan datang ke Banten,” ujarnya. (dam)

Share :