FOKUS :

Ketika Edhy “Tersandung” Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster. Dalam kasus...

1-min

Ini Sepuluh Tuntutan Masyarakat Mabar Terkait  Pembangunan Destinasi Super Premium di Labuan 

Aksi ratusan masyarakat Manggarai Barat (Mabar) yang tergabung dalam kegiatan Mimbar Bersama Dukung Pembangunan Destinasi Super Premium. (foto: sugawa.id)

 

Sugawa.id- Ratusan masyarakat Manggarai Barat (Mabar) yang tergabung dalam kegiatan Mimbar Bersama Dukung Pembangunan Destinasi Super Premium menuntut 10 poin terkait upaya percepatan pembangunan destinasi Super Premium di Labuhan Bajo.

Adapun 10 sikap masyarakat Manggarai Barat dalam mendukung pemerintah, antara lain:

Pertama, mendukung Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) sebagai representasi pemerintah pusat sesuai amanat Perpres Nomor 32 Tahun 2018 hingga terealisasinya pembangunan infrastruktur super premium bersama Pemkab Manggarai Barat, Pemerintah Provinsi serta peran serta masyarakat Labuhan Bajo – Flores.

Kedua, mendukung pembangunan sarana-prasarana penunjang pariwisata di Loh Buaya – Pulau Rinca Kawasan Taman Nasional Komodo dengan catatan tetap dipastikan bahwa kegiatan pembangunannya berada di zona pemanfaatan wisata daratan Taman Nasional Komodo yang berdasarkan analisa dan kajian mengacu peraturan perundang-undangan.

Ketiga, mendukung kebijakan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia untuk menerapkan carrying capacity dalam kawasan Taman Nasional Komodo terutama dalam zona pemanfaatan wisata daratan dan zona pemanfataan wisata laut demi keberlangsungan sumberdaya alam beserta ekosistemnya.

Keempat, mengajak seluruh jajaran Forkopimda Manggarai barat serta DPRD Manggarai Barat untuk meningkatkan sistem koordinatif yang proporsional demi kelancaran fungsi BOPLBF di Labuhan Bajo.

Kelima, mengutuk keras adanya kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Manggarai Barat yang menolak pembangunan sarana-prasarana penunjang pariwisata di Loh Buaya – Pulau Rinca Kawasan Taman Nasional Komodo yang tanpa alasan dan kajian rasional serta pertimbangan yang konstruktir demi pemanfaatan kawasan konservasi untuk kesejahteraan masyrakat.

Keenam, mengutuk keras adanya kelompok yang mengatasnamakan masyarakat pariwisata Labuhan bajo yang hendak membubarkan BOPLBF dengan menggunakan alasan abal-abal dan memfinnah BOPLBF sebagai badan otoriter pusat yang mencaplok hak rakyat lokal dan kewenangan pemerintah daerah.

Ketujuh, mendesak DPRD Manggarai Barat agar tidak melegitimasi kelompok yang menolak pembangunan destinasi super premium yang dicanangkan pemerintah pusat yang bertujuan mensejahterakan masyarakat Manggarai Barat.

Kedelapan,  mendukung terselenggaranya KTT G-20 dan Asian Summit tahun 2023 yang rencananya dilaksanakan di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo – Manggarai Barat.

Kesembilan, mendesak Polres Manggarai Barat untuk menindak tegas pihak-ihak yang dengan sengaja memprovokasi masyrakat dengan berbagai asumsi dan hoax yang tidak berbasikan data serta fakta terkait kebijakan pemerintah pusat yang tentunya menimbulkan gangguan stabilitas keamanan, hubungan sosial sesama warga masyarakat di Labuhan Bajo dalam pembangunan serta terwujudnya destinasi super premium di Labuhan Bajo.

Kesepuluh, memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Balai Taman Nasional Komodo dan BOPLBF yang tetap menjalankan fungsinya sebagai representasi pemerintah pusat demi kemajuan dan kemandirian serta menjaga daya dukung kawasan konservasi Taman Nasional Komodo sebagai magnet yang memberi multiplayer effect bagi ekonomi masyarakat, naik masyarakat dalam kawasan maupun masyarakat di Labuhan Bajo serta industri pariwisata di NTT pada umumnya. (Cok)

Share :