FOKUS :

Mahfud MD Minta Aparat Usut Kasus Syekh Ali Jaber Secara Tuntas

Menko Polhukam Mahfud MD. (foto: terkini)   Sugawa.id – Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat baik aparat keamanan maupun intelijen...

1-min

IFLC Dukung Pemda Prioritaskan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Diskusi publik refleksi akhir tahun IFLC 2019. Foto: IFL

 

Sugawa.id – Ketua Umum Indonesian Feminist Lawyers Club (IFLC) Nur Setia Alam menegaskan, pihaknya mendukung penuh imbauan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar pemerintah daerah untuk memprioritaskan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Lebih dari itu, IFLC juga membuka pintu dan siap membantu pemerintah-pemerintah daerah yang berkomitmen untuk merealisasikan program pencegahan kekerasan perempuan dan anak.

Komitmen IFLC ini juga telah dituangkan dalam surat yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, baru-baru ini. Komitmen tersebut juga dipertegas dalam diskusi publik refleksi akhir tahun IFLC 2019.

“IFLC menilai surat Menteri Dalam Negeri itu merupakan tanggapan positif dalam bentuk tindakan nyata dari pemerintah,” kata Nur Setia Alam, kepada Sugawa.id, di kantor IFLC di Graha Mustika, Pancoran, Jakarta Selatan,
Senin (3/2/2020).

Nur Alam menjelaskan, saat ini IFLC juga sedang membantu Pemkab dan Pemkot Bogor untuk mensosialisasikan dan mengadvokasi agar tidak terjadi perkawinan anak maupun perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuan dari UU Perkawinan.

“Sosialisasi dan advokasi itu antara lain kami lakukan lewat kampanye #Save Puncak,” papar Nur Setia Alam.

Di sisi lain, Nur Alam menegaskan, anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak jangan sampai disalahgunakan ataupun dikorupsi. Karena itu, pemerintah daerah harus memilih mitra yang benar-benar bekerja secara baik dan berintegritas.

Selain itu, untuk mencegah penyalahgunaan anggaran, menurut Nur Alam, perlu dilakukan pengawasan yang ketat.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah untuk memprioritaskan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia yang ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diterbitkan pada 28 Januari 2020.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengatakan, diterbitkannya surat tersebut sebagai bentuk dukungan Kemendagri terhadap upaya pencegahan kekerasan perempuan dan anak yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Lewat surat tersebut, Kemendagri juga memberikan arahan kepada pemda untuk menyiapkan program kegiatan dan pembiayaan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk mendukung hal tersebut.

“Kemendagri sebagai koordinator pembinaaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah mendukung dengan memberikan arahan kepada pemda agar menyiapkan program kegiatan dan pembiayaan dari APBD,” ujar Bahtiar dalam keterangan tertulis, Minggu (2/2/2020).

Apalagi, Mendagri Tito Karnavian telah meminta seluruh pemda melakukan berbagai upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan serta anak.

Hal tersebut sejalan dengan program prioritas Presiden dalam lima tahun ke depan.

“Intinya adalah pemberdayaan terhadap perempuan dan anak. Salah satu bentuknya adalah perlindungan dan pencegahan kekerasan perempuan dan anak,” ujar Bahtiar.

Dalam surat edaran tersebut, Mendagri meminta para Gubernur dan Bupati/Wali Kota memprioritaskan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melibatkan seluruh pihak.

Caranya adalah dengan memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan serta reformasi menyeluruh manajemen penanganan kasus yang cepat dan terintegrasi.

Pemda juga diminta untuk memastikan program dengan menyediakan pembiayaan terkait hal tersebut melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020.

Program tersebut dapat dialokasikan dalam pos anggaran yang belum mengakomodir anggaran yang dibutuhkan dan dilakukan dalam perubahan RKPD 2020 dan APBD perubahan tahun 2020.

Bahtiar mengatakan, selain melaksanakan arahan Presiden, surat edaran tersebut juga diterbitkan sebagai realisasi penandatanganan pakta integritas Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (Gebber PPA) pada Jumat (31/1/2020) di Kemen PPPA.

Pada program tersebut, Kemendagri menjadi salah satu kementerian/lembaga yang akan melakukan gerakan tersebut dengan memberikan arahan kepada pemda. (gas)

Share :