FOKUS :

RUU PKS “Kalah Seksi” dari Omnibus Law Cipta Kerja

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kalah seksi dengan UU Cipta Kerja. Buktinya meski telah dibahas hampir 6 tahun, RUU ini...

1-min

IFLC Desak Hukuman Berat bagi Dukun yang Cabuli Anak Tirinya

Nur Setia Alam – Dok Foto : Sugawa.id.

Sugawa.id – Indonesian Feminist Lawyer Club (IFLC) meminta Spr alias Eyang Anom (50) dukun yang mencabuli dua anak tirinya dijerat dengan hukuman maksimal menggunakan UU Perlindungan anak ditambah sepertiga hukuman.

”Sebagai orangtua pelaku telah melakukan perbuatan yang tidak manusiawi. Maka pelaku harus mendapat hukuman maksimal dari UU perlindungan anak dan KDRT, ditambah sepertiga hukuman lagi,” kata Ketua IFLC Nur Setia Alam, Minggu (8/2/2020).

Dikatakan, apa yang telah diperbuatnya dalam kondisi sadar dan jangan sampai dielakkan dengan mengatakan karena ilmunya, perbuatan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan tanpa ada pengecualian. “Pelaku jelas sada dan dia harus dihukum maksimal. Sementara korban harus mendapatkan pemulihan psikis karena kejadian telah berulang selama berapa tahun dan menyimpan luka, sehingga tidak menjadi buruk pada kehidupan di masa depannya,” kata Nur.

Seperti diberitakan sebelumnya seorang dukun bernama Eyang Anom tega mencabuli dua putri tirinya dari sejak anak tirinya duduk di bangku sekolah dasar (SD) sampai korban berusia 19 tahun. Pelaku bahkan mengancam akan membunuh korban dengan kapak jika menolak bersetubuh dengan dirinya. Selain korban pelaku juga menyetubuhi kakak korban.

Kapolres Cimahi AKBP M Yoris MArzuki menyatakan aksi bejat pelaku sudah dilakukan sejak tahun 2012 hingga Februari 2020. Aksi itu baru diketahui oleh ibu korban yang memergok aksi bejat suaminya tersebut. Ibu korban pun segera melaporkan Eyang Anom ke polisi. Dari pemeriksaan diketahui bahwa anak tiri pelaku yang berinisial MR bahkan sudah melahirkan anak dari hasil persetubuhan mereka. Hal ini tidak disadari keluarga karena MR sudah menikah, namun anak itu bukanlah hasil hubungan dengan suami korban.

Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 81 ayat 3 dan 82 UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. (cok)

Share :